Moeldoko: Indeks Pembangunan Manusia Kita Tertinggal Jauh dari Singapura
Moeldoko menyatakan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga, yaitu Singapura.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga, yaitu Singapura.
Indonesia berada di rangking ke-36 dari 114 negara di dunia, sedangkan Singapura di urutan kedua.
Menurutnya pemerintah saat ini berupaya mempersempit gap IPM dengan segala perbaikan di berbagai sektor.
“Masalahnya kita tidak bisa bandingkan dengan Singapura. Persoalan Depok lebih rumit ketimbang Singapura,” kelakar Mantan Panglima TNI tersebut di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Moeldoko juga menyebut Korea Selatan dengan luas negara kecil di Asia yang mampu kompetitif di urutan ke-14.
Upaya memperbaiki IPM yang akan dilakukan pemerintah, menurut Moeldoko, yakni menciptakan perluasan lapangan kerja dengan SDM berkualitas.
Pemerintah berkomitmen menjaga indeks ini tidak jauh dari lima negara maju di dunia.
Kemudian membangun human capital dari lima modal emosional, intelektual, sosial, spiritual, dan psychological.
Baca: Soal Enzo, Moeldoko Bilang Pasti Ketahuan Jika Ada Penyimpangan
Baca: Jika Terbukti HTI, Moeldoko: Taruna Bisa Dikeluarkan
“Inilah unsur yang perlu diberikan untuk membangun SDM yang unggul maka harus ditanamkan di sekolah di pesantren, dan lainnya,” papar Moeldoko.
Sebagai realisasi mendukung peningkatan IPM, pemerintah juga mendorong perbaikan kualitas kesehatan dengan memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 96,7 juta jiwa.
Pemerintah juga memprioritas perbaikan kualitas pendidikan, melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mencapai 20,3 juta siswa penerima.
“Di tahun 2019 ini, Kemenkeu menganggarkan Rp 66 triliun untuk LPDP/dana abadi pendidikan. Tahun 2020 ditargetkan 400 ribu penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Tahun 2020 ditargetkan 2 juta kartu Pra Kerja yang terdiri dari 1,5 juta kartu digital dan 500 ribu kartu konvensional,” ulas Moeldoko.
Menurutnya, pemerintah juga melakukan perbaikan kualitas perguruan tinggi dan Iptek serta menyiapkan dana abadi perguruan tinggi dengan alokasi Rp 1 triliun sampai Rp 2 triliun.
