Laporan Wartawan Tribunnews ,Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan sikap politik Gerindra belum tentu akan diputuskan dalam Rakernas yang rencananya digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 21 September mendatang.

"Mengenai resminya saya kira tentu akan pada waktunya, belum tentu di Rakernas ini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, (14/8/2019).

Baca: PKS Yakin Gerindra Akan Pilih Jadi Oposisi Meskipun Kini Menjalin Komunikasi Intensif dengan PDIP

Menurut Fadli Zon, waktu untuk menentukan sikap partai masih panjang.

Yang pasti menurutnya pembahasan dan pengkajian sikap Gerindra tersebut akan intensif dilakukan pada akhir September hingga awal Oktober 2019.

"Nanti saya kira intensitas tinggi di akhir septembeWar kan DPR baru dilantik pas 1 Oktober tapi pemerintahan baru dibentuk setelah 20 Oktober dan setelah presiden dilantik, jadi saya kira waktunya masih cukup panjang sekitar 2 bulanan lagi," katanya.

Baca: Gerindra Hormati Sikap Demokrat yang Akan Dukung Jokowi

Meskipun demikian Fadli Zon mengatakan penjajakan komunikasi yang dilakukan Gerindra dengan partai lain, baik itu yang saat ini berada di dalam koalisi pemerintah maupun di luar pemerintah terus dilakukan.

Penjajakan tersebut mulai gencar dilakukan pada akhir September.

Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa partainya kini sedang mengkaji tiga opsi sikap politik ke depan.

Tiga opsi tersebut yakni berkoalisi di pemerintahan, berkoalisi di parlemen, serta menjadi partai oposisi.

"Koalisi di pemerintahan, koalisi di parlemen, atau oposisi di pemerintahan, di luar untuk pengawasan, itu hal yang mulia," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (9/8/2019).

Dari ketiga opsi tersebut, peluang semuanya masih sangat terbuka.

Keinginan akar rumput Gerindra pun menurutnya bermacam-macam. Mulai dari yang mengusulkan berjuang di dalam pemerintah, berjuang di jalur oposisi, atau di tengah-tengah, yakni cukup berkoalisi di parlemen saja.

"Kalau kami di dalam, kami ingin visi misi program pak Prabowo-Sandi, Adil-Makmur bisa diimplementasikan untuk kepentingan bangsa. Kalau kami di luar, kami mau koreksi pemerintah agar ke depan lebih baik," katanya.

Menurut Riza, yang harus menjadi fokus bukanlah berada di dalam pemerintahan atau oposisi.

Melainkan kontribusi apa yang bisa diberikan untuk bangsa dan negara.

"Kalau kami di dalam (pemerintahan) cuma masuk dan duduk tapi engga berkontribusi apalagi malah korupsi, itu engga baik untuk rakyat, lebih baik di luar berikan kritik dan konstruktif. Sebaliknya di luar (pemerintahan) tapi cuma bisa teriak-teria dan engga bisa berikan masukan konstruktif kan engga baik juga," tuturnya.

Riza mengatakan, kemungkinan ketiga opsi tersebut akan diputuskan pada Rakernas pada September mendatang.

Prabowo yang diberi kewenangan memutuskan sikap politik akan mendiskusikannya dengan ‎pengurus serta kader Gerindra.

"Sampai saat ini kita belum bicara soal koalisi atau oposisi, kami di internal juga belum mendiskusikan hal itu, mungkin di bulan September kami ada event nasional untuk mendiskusikanya," katanya.

Baca: PKS: Isu Penumpang Gelap Pertama Kali Dihembuskan Gerindra, Silakan Diselesaikan

Menurutnya dalam event nasional yang masih dimatangkan konsepnya tersebut, ada tiga agenda yang akan digelar partai Gerindra.

Pertama yakni evaluasi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019, persiapan Pilkada 2020, serta terkahir, menetukan sikap politik partai Gerindra ke depan.

PKS yakin Gerindra oposisi

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tetap yakin partai Gerindra akan tetap bersama PKS menjadi partai oposisi.

Meskipun, saat ini Gerindra berkomunikasi intensif dengan PDI Perjuangan.

Baca: Cara Markus Nari Rintangi Proses Hukum Kasus Korupsi E-KTP

Baca: Perang Dagang AS-Cina Makin Sengit, Jerman Bisa Keruk Untung

Baca: 8 Pelajar di Tegal Terjaring Satpol PP Saat Membolos Sekolah

Menurut Mardani Ali Sera di negara demokrasi yang sehat perlu ada partai penyeimbang atau oposisi yang kuat untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Dengan adanya Gerindra menurut Mardani oposisi akan kuat sehingga demokrasi menjadi sehat.

"Walaupun lagi tidak ada kemampuan dari PKS apalagi saya pribadi untuk memaksa siapapun," katanya.

Menurut Mardani komunikasi antara PKS dan Gerindra pasca Pilpres 2019 tetap berjalan baik.

Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto selalu berkomunikasi dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Bahkan saat akan bertemu Jokowi di staisun MRT 13 Juli lalu, Prabowo mengkomunikasinnya kepada PKS.

Baca: Gambaran Menteri-menteri Jokowi-Maruf: Menteri Muda Isi Kementerian Baru, Jaksa Agung non Parpol

Baca: PKS Tidak Akan Baper Bila Ditinggal Gerindra

"Komunikasi jalan terus ya dan kadang-kadang apa yang berkembang tidak segenting yang dirasakan. Karena sebelum Prabowo ketemu jokowi, kami dapat informasi, saya dapat dari pak Iman (Presiden PKS) seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya sinyal merapatnya Gerindra ke dalam pemerintahan semakin menguat. Gerindra menjalin komunikasi intensif dengan PDIP.

Prabowo sudah tiga kali bertemu dengan kubu lawannya di Pemilu 2019. Pertama Prabowo bertemu dengan mantan rivalnya, Jokowi di Stasiun MRT pada 13 Juli 2019, selanjutnya Prabowo menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar pada 24 Juli 2019, setelah itu Prabowo kemudian memenuhi undangan Megawati menghadiri Kongres PDIP di Bali pada 8 Agustus 2019.