Demokrat Pasrah Tak Dapat Jatah Menteri Jika Nanti Gabung Koalisi Jokowi
Menurutnya, Partai Demokrat memahami susunan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, partainya tak mempermasalahkan apabila nantinya tidak ada satupun kader Demokrat yang masuk dalam susunan kabinet pemerintahan Jokowi jilid II.
Menurutnya, Partai Demokrat memahami susunan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Ia menyebut, selama ini Partai Demokrat juga tak pernah menyodorkan nama-nama kadernya kepada Presiden Jokowi.
Baca: Prestasi Pakde Karwo Pimpinan Demokrat Jatim, Didaulat Pimpin Pemenangan Partai di Indonesia Timur
"Untuk Demokrat saya kira bukan masalah menteri atau tidak menteri, tapi ketika kita sudah menyatakan kita bersama pemerintah ya apapun keputusan pemerintah kita akan hargai. Khususnya Presiden Jokowi selaku presiden terpilih, hak prerogatif Presiden. Jadi kita bukan masalah kita dapat atau tidak dapat kursi, toh selama ini demokrat tidak pernah menyodor-nyodor menteri juga," ucap Nurhayati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Baca: Tjahjo Kumolo: Dikasih Tugas Siap, Tak Diberi Tugas Akan Dukung Pemerintahan
Ia mengatakan, partainya sangat menghormati seluruh keputusan yang nantinya akan diambil oleh Presiden Jokowi.
Nurhayati menegaskan, partai Demokrat akan tetap bersama pemerintah, andai kadernya tidak masuk di kabinet.
"Demokrat kan kita sudah berkali-kali menunjukkan sinyalnya, artinya bagaimana AHY diundang ke istana oleh Pak Jokowi dan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi memang menteri ini kan hak prerogatif Presiden, jadi kami hargai apapun yang akan diputuskan oleh Pak Jokowi," jelasnya.
Baca: Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 3.000 Karung Bawang Merah dari Penang di Perairan Aceh Tamiang
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan telah selesai menyusun anggota kabinet, untuk periode kedua di pemerintahannya.
Jokowi menyebut pengumuman nama-nama menteri itu bisa dilakukan kapan saja. Menurut Jokowi, 55 persen dari jumlah menteri berasal dari kalangan profesional yang dia pilih. Sisanya merupakan usulan dari partai politik.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.