Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Manuver Politik

LSI: Posisi Ketua Umum Jadi ''Seksi'' Jika Digelar Sebelum Pelantikan Jokowi

Ia melihat partai koalisi Jokowi memang sepertinya sengaja menggelar kongres atau munas diawal sebelum pelantikan pada Oktober 2019

LSI: Posisi Ketua Umum Jadi ''Seksi'' Jika Digelar Sebelum Pelantikan Jokowi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan sebagai partai koalisi Joko Widodo (Jokowi) sudah menggelar Kongres V sejak 8 hingga 11 Agustus 2019, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan segera menggelar muktamar pada 22 Agustus 2019.

Selain itu, Partai Golkar juga sedang didorong-dorong agar musyawarah nasional (munas) digelar sebelum pelantikan Jokowi pada Oktober 2019. Sebab, beberapa kader Golkar ada yang ingin penyelenggaraan munas bulan Desember 2019.

Peneliti LSI (Lembaga Survei Indonesia) Denny JA, Rully Akbar melihat partai koalisi Jokowi memang sepertinya sengaja menggelar kongres atau munas diawal sebelum pelantikan pada Oktober 2019. Sehingga, perebutan kursi ketua umum jadi sexy.

“Jika kongres diadakan sebelum Oktober, otomatis ketum baru bisa menentukan kader pilihannya di posisi strategis, termasuk jatah kursi menteri, posisi ketua fraksi sekaligus jatah-jatah BUMN,” kata Rully kepada wartawan, Kamis (15/8/2019).

Baca: 5 Fakta Anak Dede Sunandar Menderita Penyakit Williams Syndrome, Sebut Gejalanya Tak Terdeteksi

Baca: Ruben Onsu Anggap Teror Mistik yang Dialaminya sebagai Pelangi Dalam Kehidupan

Baca: Update Klasemen Liga 1 2019, Arema Menang Telak, PSS Tertahan dan Gantinya Pemuncak Sementara

Menurut dia, jika partai koalisi Jokowi menggelar kongres atau muktamar dan munas paska pelantikan tentu tidak akan mengganggu konsolidasi Pilkada Serentak 2020 termasuk pengurusan kabinet jilid kedua periode 2019-2024.

“Presiden Jokowi tentu tidak memusingkan urusan internal partai. Paling internal partai saja yang terganggu jika nama-nama yang disodorkan partai oleh ketum lama tidak sesuai dengan ketum baru,” ujarnya.

Karena, kata dia, pelantikan presiden dengan urusan internal Golkar merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, Munas Golkar berdasarkan keputusan munaslub 2017 bahwa munas harus dilakukan pada 2019 dan setiap petinggi internal partai wajib mematuhi kecuali diajukan 2/3 dari 34 DPD Provinsi.

“Pelantikan presiden dan urusan internal Golkar adalah dua urusan berbeda. Saya juga melihat ada upaya untuk rapat pleno dalam Partai Golkar untuk menentukan munas tersebut. Kita tunggu saja keputusan internal partai,” tandasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan sebaiknya partai-partai pendukung pemerintah melakukan konsolidasi itu sebelum Oktober 2019.

Tujuannya, Bamsoet mengatakan agar Presiden atau partai-partai politik tidak deal dua kali dalam hal penyusunan kabinet, penyusunan konfigurasi di MPR ataupun DPR RI hingga semua tingkatan di bawahnya (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota).

“Mulai dari unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan, termasuk dalam penyusunan koalisi untuk Pilkada Serentak 2020,” kata Bamsoet.

Oleh karena itu, Bamsoet menilai langkah yang dilakukan PDI Perjuangan karena telah menggelar Kongres V DPP PDI Perjuangan dan rencana menyusul muktamar PKB di Bali pada 22 Agustus sudah tepat.

“Apa yang dilakukan PDIP dan PKB sudah benar. Dua partai pendukung pemerintah baik langsung maupun tidak langsung telah membantu meringankan beban presiden untuk tidak lagi dipusingkan diawal pemerintahan jilid keduanya,” kata Ketua DPR RI ini.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Manuver Politik

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas