TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah penduduk miskin terus menurun dari 11,22 persen pada Maret 2015, menjadi 9,41 persen pada Maret 2019.

Presiden Joko Widodo menyampaikan data tersebut dalam pidato RAPBN berserta nota keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

“Kemiskinan menurun 11,22 persen, terendah dalam sejarah NKRI,” kata Jokowi.

Ketimpangan pendapatan juga terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), secara keseluruhan penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen.

Angka tersebut lebih rendah 0,53 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk berpengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan pada September 2018 lalu.

Kepala BPS Suhariyanto merinci persentase penduduk miskin pada periode September 2018 hingga Maret 2019 di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 136.500 orang, yakni dari 10,14 juta jiwa pada September, menjadi 9,99 juta jiwa pada Maret 2019.

Penurunan angka kemiskinan tertinggi dari 28 Provinsi di Indonesia terjadi di Papua Barat dengan 0,49 persen, disusul Jawa Timur (0,48 persen), Lampung (0,39 persen), Jawa Tengah (0,39 persen, dan Aceh (0,36 persen).

Baca: Jokowi Beberkan Realisasi Pembangunan Infrastruktur Periode Kedua

Baca: Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Sedot APBN Besar

Persentase penurunan ini ditopang kenaikan upah riil buruh tani dan upah riil buruh bangunan.

"Upah riil buruh tani per hari pada Maret 2019 naik sebesar 0,93 persen dibanding September 2018. Upah riil buruh bangunan juga naik sebesar 0,76 persen," jelas Suhariyanto di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Disamping penurunan jumlah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dalam tren meningkat dari 4,88 persen di tahun 2015, menjadi 5,17 persen di tahun 2018.

Terakhir semester I 2019 mencapai 5,06 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tercatat naik dari 69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk dalam status tinggi.