PPP: Parpol Koalisi Jokowi Akan Pertimbangkan Kemungkinan Gerindra Merapat
Sekjen PPP Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum meminta pertimbangan partai koalisi terkait posisi Partai Gerindra yang diisukan
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum meminta pertimbangan partai koalisi terkait posisi Partai Gerindra yang diisukan akan merapat.
Sebab, kata Arsul, belum ada pertemuan secara formal antara Jokowi dengan pimpinan partai koaliasi.
"Karena itu kalau pun diminta pertimbangan nanti kita berikan pertimbangan. Tapi wong belum ada pertemuan," kata Arsul sata ditemui di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).
Meski belum ada pertemuan secara formal, Arsul mengatakan, Jokowi telah bertemu partai koalisi satu persatu. Termasuk dengan PPP.
Baca: Dirut BPJS Kesehatan Sebut Rencana Kenaikan Iuran untuk Tingkatkan Pelayanan Peserta
Baca: Live Streaming Twitch The International 2019 Hari Kedua, Pertandingan Dimulai Pukul 08.00 WIB
Baca: Tim Quick Win Tancap Gas, Siapkan 33 Destinasi di Danau Toba
Namun, Arsul memastikan bawah pertemuan itu tidak membahas posisi Gerindra.
Jokowi, lanjut Arsul, hanya menyampaikan PPP dapat portofolio kementerian.
"Enggak. Belum belum itu. Pak Jokowi kalau dengan PPP hanya beritahukan saja bahwa PPP itu tetap nanti diminta untuk ada di pemerintahan dan akan mendapat portofolio cuma apa belum disampaikan," ucap Arsul.
Terkait pertemuan PPP dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ia memastikan tidak membicarakan soal koalisi.
Arsul memastikan, PPP akan ikut apapun keputusan Jokowi terkait kaolisi.
"Itu hak prerogatifnya pak Jokowi, tapi kan kita tidak membicarakan itu. Tetapi kalau posisi awal PPP jelas bahwa soal koalisi soal menteri itu biar menjadi bagian dari hak prerogatifnya presiden ya," jelas Arsul.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.