Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Manuver Politik

PPP: Parpol Koalisi Jokowi Akan Pertimbangkan Kemungkinan Gerindra Merapat

Sekjen PPP Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum meminta pertimbangan partai koalisi terkait posisi Partai Gerindra yang diisukan

PPP: Parpol Koalisi Jokowi Akan Pertimbangkan Kemungkinan Gerindra Merapat
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Sekjen PPP Arsul Sani di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum meminta pertimbangan partai koalisi terkait posisi Partai Gerindra yang diisukan akan merapat.

Sebab, kata Arsul, belum ada pertemuan secara formal antara Jokowi dengan pimpinan partai koaliasi.

"Karena itu kalau pun diminta pertimbangan nanti kita berikan pertimbangan. Tapi wong belum ada pertemuan," kata Arsul sata ditemui di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Meski belum ada pertemuan secara formal, Arsul mengatakan, Jokowi telah bertemu partai koalisi satu persatu. Termasuk dengan PPP.

Baca: Dirut BPJS Kesehatan Sebut Rencana Kenaikan Iuran untuk Tingkatkan Pelayanan Peserta

Baca: Live Streaming Twitch The International 2019 Hari Kedua, Pertandingan Dimulai Pukul 08.00 WIB

Baca: Tim Quick Win Tancap Gas, Siapkan 33 Destinasi di Danau Toba

Namun, Arsul memastikan bawah pertemuan itu tidak membahas posisi Gerindra.

Jokowi, lanjut Arsul, hanya menyampaikan PPP dapat portofolio kementerian.

"Enggak. Belum belum itu. Pak Jokowi kalau dengan PPP hanya beritahukan saja bahwa PPP itu tetap nanti diminta untuk ada di pemerintahan dan akan mendapat portofolio cuma apa belum disampaikan," ucap Arsul.

Terkait pertemuan PPP dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ia memastikan tidak membicarakan soal koalisi.

Arsul memastikan, PPP akan ikut apapun keputusan Jokowi terkait kaolisi.

"Itu hak prerogatifnya pak Jokowi, tapi kan kita tidak membicarakan itu. Tetapi kalau posisi awal PPP jelas bahwa soal koalisi soal menteri itu biar menjadi bagian dari hak prerogatifnya presiden ya," jelas Arsul.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Manuver Politik

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas