TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada anggota dewan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Pidato Kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD di gedung kura-kura, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota adalah semata-mata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, karena selama ini ekonomi Indonesia masih bertumpu di Pulau Jawa.

“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” ucapnya.

Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya tentang simbol identitas negara, melainkan juga mencerminkan kemajuan suatu bangsa dan negara.

“Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa,” ucapnya. 

Baca: Fahri Hamzah Lontarkan Kelakar Soal Pakaian Adat Sasak yang Dikenakan Jokowi di Sidang MPR

Baca: Bukan Kaleng-kaleng, Inilah Kisah Maell Lee, Mantan Sopir Artis yang Kaya Raya Setelah Jadi YouTuber

Namun, terkait letak tepat ibu kota baru, Jokowi tidak menyebutkannya apakah di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur.

Hindari Banjir 

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan sistem drainase di wilayah Ibu Kota Negara baru bakal menjadi hal yan diprioritaskan.

Wilayah ibu kota baru nantinya diharapkan tidak sama seperti DKI Jakarta yang seringkali dilanda banjir jika musim hujan tiba.

"Drainase system juga akan diperhatikan. Kita tidak mau ibu kota baru nanti kebanjiran," ungkap Bambang dalam diskusi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Apalagi menurut Bambang, banjir yang terjadi di wilayah Indonesia sebenarnya bukan hanya datang dari faktor iklim ataupun masalah fisik lingkungan.

Baca: Gisel Ngiri ke Gading Marten karena Tak Pernah Dinyinyirin Netizen

Melainkan juga bersumber pada buruknya fasilitas drainase yang ada di kota tersebut.