Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyebut rencana pemindahan ibu kota yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sebuah kebijakan yang berani.

Pasalnya, rencana itu sudah muncul sejak zaman Presiden Soekarno namun tak kunjung terlaksana hingga sekarang.

“Saya kira itu kebijakan yang penuh keberanian, kita tahu di awal kemerdekaan kita mendengar rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah oleh Bung Karno tapi tak terlaksana. Kali ini Presiden Jokowi menyatakan siap menjalankan rencana pemindahan ibu kita dari Jakarta ke wilayah Kalimantan,” ungkap Surya Paloh di sela pidato kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).

Surya Paloh menyebut rencana itu sebagai keputusan berani lantaran menurutnya tantangan untuk mewujudkan hal tersebut sangat berat.

Baca: Komentar Ketua KPK atas Wacana Jokowi Pilih Jaksa Agung Bukan dari Kader Parpol

Baca: Usman Hamid Sebut Pidato Kenegaraan Jokowi Soal HAM Hanya Retorika

Baca: Prada DP Ungkap Alasan Kabur dari Pendidikan: Tak Sanggup Jadi TNI dan Takut Ketinggian

Baca: Jokowi Diminta Segera Ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota ke DPR

Surya Paloh menyebut setidaknya ada tiga tantangan yang akan dihadapi.

“Yang pertama tentu rencana tata kota yang mumpuni, anggaran harus mencukupi serta kesiapan warga di wilayah ibu kota yang baru ditunjuk untuk menjadi warga ibu kota baru,” pungkas Surya Paloh.

Fadli Zon juga menyebut kajian pemerintah soal pemindahan Ibu Kota masih terlalu mentah.

Penilaian Fadli Zon, sebelum diwacanakan dan melempar ke publik, semestinya pemerintah mematangkan kajiannya terlebih dulu.

Baca: KPK Setuju Pernyataan Jokowi soal Mengubah Pola Pikir Penegakan Hukum Kasus Korupsi

Sebab menurut Fadli Zon, urusan pemindahan Ibu Kota bukan persoalan yang cuma sebatas keinginan saja.

Melainkan menyangkut banyak hal.

Misalnya infrastruktur, maupun sumber daya pemerintah. 

Fadli Zon berkaca dari negara-negara lain di dunia yang pindahkan pusat pemerintahannya.

Banyak dari negara tersebut perlu waktu cukup lama untuk pindahkan Ibu Kota mereka ke tempat baru.

"Kalau lihat negara lain, mereka merancang ini dengan waktu yang lama. Jadi bukan sekadar satu statement saja, walaupun gagasan itu bukan gagasan baru. (Sejak) Bung Karno dan Bung Harto (Soeharto) juga ingin memindahkan," ungkap Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Lanjut Fadli Zon, idealnya perlu ada kajian selama lima tahun ke depan untuk mematangkan segala aspek yang berhubungan langsung dengan rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. 

Baca: Membahas Soal Regulasi yang Ruwet, Presiden Jokowi Meninggikan Nada Pidatonya!

Utamanya soal skema pembiayaan dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibu Kota secara komplit.

"Kan waktu itu ada cerita tidak dibiayai oleh APBN, lantas dibiayain oleh siapa? Jangan sampai ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita," tegas Fadli Zon.

Jokowi minta izin

Saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada anggota dewan untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.

Berita Rekomendasi

"Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Jokowi, Jumat (16/8/2019).

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota adalah semata-mata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, karena selama ini ekonomi Indonesia masih bertumpu di Pulau Jawa.

Baca: Jokowi: Jangan Lupakan Peran Gerindra Hingga PKS

Baca: Sentilan Jokowi untuk Wakil Rakyat yang Doyan “Jalan-jalan” ke Luar Negeri

“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” ucapnya.

Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya tentang simbol identitas negara, melainkan juga mencerminkan kemajuan suatu bangsa dan negara.

“Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Baca: Sebut Lambat Asal Selamat Tak Lagi Relevan, Jokowi: Kita Butuh Cepat dan Selamat!

Namun, terkait letak tepat ibu kota baru, Jokowi tidak menyebutkannya apakah di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur.