Soal Pemindahan Ibu Kota, PPP: Setuju, Tapi Jangan Sampai Ulang Persoalan Jakarta
PPP mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Hal itu disampaikan Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi kepada Tribunnews.com, Minggu (18/8/2019).
"Kami setuju untuk adanya pemerataan ekonomi. Namun jangan sampai mengulang kasus lama problematika Jakarta," ujar anggota Komisi II DPR RI ini," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.
Baidowi melihat, keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota karena mempertimbangkan Jakarta yang kini menjalankan dua fungsi, yakni sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi.
Dua fungsi tersebut, kata dia, menjadi beban yang sangat berat buat Jakarta.
Karena itu menurut dia, pemisahan kota pemerintahan dengan kota niaga memang layak dilakukan.
Apalagi banyak model yang bisa dilakukan yakni seperti Malaysia, Australia, Jerman, Turki, India, Brazil yang memiliki perbedaan sesuai dengan karakter masing-masing.
Hanya saja, PPP berharap persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di Jakarta kembali terulang di Ibu Kota yang baru.
"Persoalan macet, banjir dan pemborosan energi di ibu kota Jakarta jangan sampai berulang di kota pemerintahan yang baru," tegas Baidowi.
Baca: Ketua MPR: Negara dan Konstitusi Tidak Dapat Dipisahkan
Baca: Rayakan HUT RI, BRI Beri Bantuan CSR untuk 57 SLB se-Indonesia
Baca: Cerita Jusuf Kalla Merintis Usaha Sejak Umur 22 dengan Susah Payah
Artinya, dia mengingatkan, jangan sampai maksud awal pemindahan Ibu Kota justru menjadi persoalan baru.
Untuk itu Baidowi mengatakan, keputusan pemindahan ibu kota harus diiringi dengan kajian terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta aspek keamanan.
"Kajian mendalam termasuk menyiapkan RTRW (rencana tata ruang wilayah) dan RDTR (rencana detail tata ruang) agar tidak mengulang kesalahan Jakarta. Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, sistem transportasi, serta aspek keamanan," jelas Baidowi.
Pacu Pemerataan dan Keadilan di Luar Pulau Jawa
Presiden Jokowi kembali menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Baca: Kerja Keras dan Jatuh Bangun Hardiyanto Kenneth, Sosok Minoritas yang Jadi Anggota Baru DPRD DKI
