Namun, penyidik dan jaksa hingga kini belum melaksanakan permintaan Kang Hoke.

"Padahal, banyak persoalan yang terungkap namun tak ditindaklanjuti, termasuk pemalsuan akte perusahaan yang menempatkan nama Ariel sebagai direktur utama," kata Kang Hoke.

Kuasa hukum Kang Hoke dari Kantor Hukum Lex Dafaniro, Nico, mengatakan perkara perusahaan ini belum melalui tahapan-tahapan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 138 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

"Mekanisme yang wajib dilakukan terlebih dahulu adalah pemeriksaan terhadap perseroan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh 1/10 pemegang saham, pihak lainnya dan kejaksaan untuk kepentingan umum. Namun jaksa belum menjalankan mekanisme ini."

"Itulah sebabnya, dakwaan yang disampaikan jaksa terkesan dipaksakan, bahkan berani melanggar peraturan perundang-undangan yang melekat dalam dunia usaha," kata Nico tentang dakwaan yang disusun tim penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yaitu Lumumba Tambunan, Endang Rahmawati, dan Santoso, itu.

Perkara Kang Hoke saat ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Agustinus Setyawahyu mulai mengadili perkara ini sejak Selasa (28/5/2019). Hingga kini, proses di persidangan sudah masuk ke pemeriksaan saksi-saksi.