Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Selain Meminta Maaf, Wali Kota Malang Juga Bantah Isu Pemulangan Mahasiswa Asal Papua

"Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan sebagainya," kata Sutiadji

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in Selain Meminta Maaf, Wali Kota Malang Juga Bantah Isu Pemulangan Mahasiswa Asal Papua
TRIBUNMADURA/RIFKY EDGAR
Wali Kota Malang, Sutiaji saat keluar dari Aula Sanika Satyawada, Polres Malang Kota. Sutiaji diperiksa oleh KPK sebagai saksi atas tersangka Sekertaris Daerah Kota Malang 2014-2015, Cipto Wiyono. 

TRIBUNNEWS.COM - Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan permintaan maafnya atas insiden yang terjadi antara mahasiswa asal Papua dengan sejumlah ormas di Malang.

"Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil atau dimaknai besar, atas nama Pemerintah Kota Malang, saya memohon maaf sebesar-besarnya," kata Sutiaji dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Kerusuhan Manokwari Dipicu Insiden di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Minta Maaf

Sutiaji membantah bahwa ada isu pemulangan mahasiswa asal Papua.

"Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan sebagainya," kata Sutiaji.

Sutiaji juga menegaskan siapapun warga negara Indonesia dipersilakan untuk menimba ilmu di fasilitas pendidikan yang ada di Kota Malang.

"Dia (mahasiswa asal Papua) adalah warga negara kita. Orang di seluruh dunia saja boleh kok cari ilmu di kita. Jadi sekali lagi tidak akan ada pernah ada larangan atau pemulangan dan sebagainya berkaitan dengan ini," ucap Sutiaji.

Baca: KRONOLOGI AWAL Pecahnya Kerusuhan di Manokwari hingga Kondisi Papua Terkini

Sutiaji juga mengungkapkan pihaknya telah memediasi para pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

Berita Rekomendasi

"Bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga dan setelah itu kan kami kumpulkan para kelompok ini saya kumpulkan semua, saya beri paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat," kata Sutiaji.

Baca: Respons Kerusuhan di Manokwari Papua, Kapolri Singgung soal Hoaks hingga Gubernur Jatim Minta Maaf

Soal adanya klaim sekelompok tertentu melakukan makar, Sutiaji telah menyampaikan sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dialog.

"Terus mereka sampaikan itu kan makar. Penilaian makar dan tidak bukan di ranah kami. karena mereka itu kan baru menyampaikan pendapat. kita dengarkan bagaimana pendapatnya dan dilindungi oleh negara," kata Sutiaji.

Konten negatif di medsos picu kerusuhan

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019). (Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat  Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan salah satu penyebab unjuk rasa berujung kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019) akibat terprovokasi konten negatif di media sosial.

Dedi Prasetyo mengatakan di media sosial banyak beredar konten negatif terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

"Mereka boleh dikatakan cukup terprovokasi dengan konten yang disebarkan oleh akun di medsos terkait peristiwa di Surabaya," ujar Dedi Prasetyo saat menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi Prasetyo, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi.

Bahkan, termuat praktik rasisme di sana.

Padahal, Dedi Prasetyo memastikan penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum.

Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua.

Kemudian polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama.

Karena tidak menemukan unsur pidana, kepolisian pun melepaskan mereka kembali.

Proses itu merupakan proses yang wajar dalam hukum.

"Peristiwa Surabaya sendiri sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik. Tapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggungjawab, membakar atau mengagitasi mereka dan dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi," ujar Dedi Prasetyo.

Kepolisian pun berharap warga Papua, baik yang ada di Pulau Papua maupun di penjuru Indonesia dapat menahan diri serta tidak terprovokasi.

Khususnya oleh pesan berantai di media sosial yang membentuk opini tertentu.

"Jangan terprovokasi oleh ulah oknum-oknum tertentu yang memang ingin membuat keruh keadaan," ujar Dedi Prasetyo.

Diberitakan, protes atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, masih berlanjut di Manokwari, Papua Barat, Senin pagi.

Aksi massa ini berunjung anarkis.

Pengunjuk rasa dengan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Selain Gedung DPRD, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarkis tersebut, polisi terpaksa menembakan gas air mata.

Dedi Prasetyo memastikan, meski sempat terjadi kerusuhan, namun kepolisian dibantu TNI saat ini sudah berhasil mendinginkan massa di Manokwari.

Polri menerjunkan 7 SSK (Satuan Setingkat Kompi), sementara TNI menerjunkan 2 SKK untuk mengendalikan situasi di Manokwari.

"Untuk situasi, secara umum masih dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian, baik Polda Papua Barat serta Polres di sekitar Manokwari bersama-sama TNI. Konsentrasi massa saat ini masih ada di satu titik saja, titik lain berhasil dikendalikan," ujar Dedi Prasetyo. (Devina Halim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Mabes Polri: Rusuh Manokwari Disebabkan Provokasi di Media Sosial

Pesan Kapolri, kedepankan perdamaian dan cinta kasih

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengunjungi Posko Terpadu Cikopo, Jawa Barat, Jumat (31/5/2019)
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengunjungi Posko Terpadu Cikopo, Jawa Barat, Jumat (31/5/2019) (Istimewa)

Menanggapi peristiwa Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengajak warga untuk mengedepankan kedamaian dan cinta kasih di Kota Manokwari.

"Saya imbau kepada warga dan adik-adik mahasiswa mari kita jaga kedamaian Kota Manokwari sebagai kota yang religius, agar ada kedamaian dan cinta kasih di Kota Manokwari," ujar Kapolri saat mengunjungi korban serangan terduga teroris di RS Bhayangkara Polda Jawa Timur, Senin (19/8/2019).

Baca: Stafsus Presiden Sesalkan Pembakaran Gedung DPRD Papua Barat

Kapolri Jenderal Tito Karnavian kemudian mengungkapkan Manokwari merupakan kota religius dan kota Injil.

"Manokwari yang saya tahu adalah kota Injil, kota yang religius. Di situ ada pulau yang berhadapan dengan Manokwari tempat ajaran Kristiani pertama masuk di Tanah Papua," katanya.

Tito Karnavian sendiri mengaku sangat mengenal warga Papua, karena dia dua tahun bertugas sebagai kapolda Papua.

"Saya tahu betul karakteristik dan kondisi psikologi warga Papua karena saya pernah menjadi bagian dari warga Papua," ujar Tito.

Baca: BERITA TERKINI Penyebab Kerusuhan Manokwari, Gubernur Jatim Minta Maaf hingga Permintaan Massa

Aksi kerusuhan di Papua Barat pecah sejak Senin Pagi.

Massa disebut membakar gedung DPRD dan sejumlah kantor instansi lainnya. Kerusuhan dipicu kejadian di Surabaya dan Malang yang menyebut telah menghina warga Papua. (Kontributor Surabaya, Achmad Faizal)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Manokwari Kota Injil, Kapolri Ajak Warga Jaga Kedamaian dan Cinta Kasih

Sumber: Kompas TV
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas