Polda Jatim memastikan tak ada tindakan penangkapan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

"Di Surabaya, kami justru mengamankan mahasiswa Papua karena jika tidak, akan diserang oleh massa ormas yang kondisinya sudah terprovokasi," jelas Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, Senin (19/8/2019).

Lebih lanjut, Barung menyebutkan mahasiswa dipulangkan ke asrama setelah pengamanan selesai dilakukan.

Ia mengungkapkan polisi tidak menemukan unsur pelanggaran pidana tentang perusakan simbol negara atau lainnya,

"Polisi sampai saat ini belum menemukan unsur yang ditudingkan," ujarnya.

Sama seperti di Surabaya, mahasiswa Papua di Malang juga diamankan agar terhindar dari warga atau suporter kesebelasan Arema.

Saat itu diketahui kelompok mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa di perempatan Rajabali, Kayutangan, Kota Malang dan terlibat bentrok dengan warga.

Tak hanya itu, di waktu bersamaan, terjadi pertandingan sepak bola antara Arema vs Persebaya.

3. Keterangan Gubernur Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyebutkan Pemerintah Provinsi Papua menghargai upaya hukum yang dilakukan aparat keamanan terkait angkut paksa terhadap 43 mahasiswa Papua di Surabaya.

Lukas mengatakan pihaknya akan menghargai tindakan aparat keamanan selama dilakukan secara proporsional dan profesional, serta adil.

Mengutip dari Kompas.com, Lukas juga meminta pada aparat keamanan agar tidak membiarkan tindakan persekusi dan main hakim sendiri oleh kelompok atau individu yang bisa melukai hati masyarakat Papua.

"Pemprov Papua menyatakan empati dan prihatin terhadap insiden yang terjadi di Kota Surabaya, Semarang dan Malang, yang berakibat adanya penangkapan atau pengosongan asrama mahasiswa Papua," ujar Lukas kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (18/08/2019).

Ia menyayangkan tindakan rasis oknum aparat dalam upaya penangkapan mahasiswa tersebut, terlebih terjadi saat Kemerdekaan HUT ke-74 RI.

"Kita sudah 74 tahun merdeka, seharusnya tindakan-tindakan intoleran, rasial, diskriminatif tidak boleh terjadi di negara Pancasila yang kita junjung bersama," terang Lukas.

"Tindakan rasial di Surabaya sangat menyakitkan," tambah dia.

4. Keterangan Wagub Papua Barat

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, juga menyampaikan aspirasi dari para pendemo yang meminta Gubernur Jawa Timur untuk memfasilitasi tuntutan para pendemo.

Mohamad Lakotani yang ikut dalam mediasi dengan pendemo menyampaikan, para pendemo menuntut ada permintaan maaf terhadap perlakuan mahasiswa Papua dari sejumlah oknum di Jawa Timur yang disebut mereka rasis.

"Jadi memang pemicunya adalah adanya statement dari sejumlah oknum di Surabaya dan Malang," kata Lakotani.

Para pendemo menganggap, apa yang terjadi di Surabaya dan Malang tidak bisa mereka terima karena bersifat rasis.

Lakotani sudah menyampaikan tuntutan para pendemo tersebut kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Setelah pertemuan itu saya sudah mengomunikasikan apa yag menjadi tuntutan para pendemo dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, dan meminta Ibu Gubernur untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan itu," kata Lakotani.

"Pada prinsipnya Ibu Gubernur setuju, yang penting bagaimana situasinya bisa dikendalikan," lanjut Lakotani.

Lakotani menekankan, tuntutannya secara spesifik adalah permintaan maaf dari oknum yang mengeluarkan statement yang berbau rasis terhadap mahasiswa Papua atas sejumlah insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang.

Itu yang segera ditindaklanjuti.

Selain permintaan maaf, ada persoalan lain yang masih kami bahas secara teknis," kata Lakotani.

Diharapkan segera kondusif Lakotani mengakui, situasi Senin siang sempat memanas tak terkendali.

"Setelah komunikasi dengan pendemo, situasinya bisa dikendalikan. Saat ini sedang cooling down, situasi semakin kondusif. Mohon doa dan dukungannya," kata Lakotani.

Lakotani menyampaikan bahwa sejak Senin siang, sebagian pendemo sudah mulai bubar, sebagian memang masih ada lokasi.

"Kita harapkan ada rilis dari Ibu Gubernur terkait ini yang bisa mewakli Kota Malang dan Surabaya, juga oknum-oknum tertentu, ormas-ormas baik di Surabaya maupun Malang yang melontarkan statement yang berbau rasis. Mudahan situasinya akan terus kondusif," kata Lakotani.

5. Gubernur Jatim meminta maaf

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga Papua melalu saluran telepon dengan Gubernur Papua.

Situasi di Manokwari dan juga di Papua dan Papua Barat pada umumnya diharapkan bisa terkendali dan kondusif.

Khofifah telah menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memicu kerusuhan di Manokwari.

Kerusuhan di Manokwari ini berujung pada pembakaran gedung DPRD Papua Barat, Senin (19/8/2019).

"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," kata Khofifah dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal TNI Tito Karnavian sebagaimana ditayangkan di Kompas TV, Senin.

Khofifah mengatakan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sering berkomunikasi dengan mahasiswa Papua.

Bahkan, mahasiswa Papua sering diundang dalam setiap-setiap acara penting di Jawa Timur.

"Komunikasi kami sangat intensif. Masing-masing harus bangun satu komitmen untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan merah putih," kata Khofifah.

Gubernur Jatim pun mengajak semuanya untuk bersama-sama saling menghormati dan menghargai.

6. Mendagri akan kumpulkan Gubernur Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengumpulkan Gubernur Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur terkait kerusuhan di Manokwari pada Senin (19/8/2019).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membentuuk tim terkait peristiwa persekusi dan aksi rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

"Kami mendukung upaya Gubernur Papua Barat maupun Gubernur Papua, termasuk Gubernur Jatim untuk duduk bersama membentuk tim," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Senin siang.

"Semula kami akan panggil ke Jakarta, tapi kami minta Gubernur Papua untuk kembali ke wilayahnya dulu menenangkan massa," tambah dia.

Awalnya, pertemuan itu direncanakan berlangsung pada Selasa (20/9/2019) pagi besok.

Namun, Tjahjo menuturkan ketiga gubernur harus hadir di daerah masing-masing untuk bertanggungjawab terkait peristiwa terjadi.

"Sehingga (pertemuan) akan kami tunda. Menunggu kesiapan Gubernur Papua dan Papua Barat, serta Gubernur Jawa Timur juga," ujarnya.

Tjahjo mengatakan akan mencari waktu tepat setelah Gubernur Papua kembali ke Jayapura terlebih dulu.

Ia kemudian juga mengimbau kepada kepala daerah terkait untuk tidak mengumbar pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warga.