Jajaran Direksi Perusahaan BUMN Perlu Disaring KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho memberi saran kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam memilih direksi perusahaan.

Menurutnya, peran KPK penting untuk menyaring serta memastikan jajaran direksi diisi sosok yang bersih bebas dari praktik korupsi.

"Dulu Pak Jokowi minta masukan ke KPK untuk angkat menteri. Jadi orang-orang ini di stabilo merah atau hijau. Saya pikir perlu Kementerian BUMN menempatkan perwakilan pihak KPK," kata Emerson saat diskusi di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca: Gading Marten Puji Sophia Latjuba sebagai Sosok Keibuan

Baca: VIRAL di Twitter, Uang Tabungan Rp 10 Juta Dimakan Rayap, Hanya Tersisa Rp 1 Jutaan

Baca: Kini Hamil Berkat Program Bayi Tabung, Shanty Denny Ungkap Alasannya Ngebet Punya Anak Perempuan

Emerson mengusulkan penempatan KPK secara prioritas pada perusahaan BUMN yang menjadi langganan praktik korupsi agar kegiatan bisnisnya berlangsung sehat dan praktik korupsi tidak terulang.

"KPK punya ide wacana menempatkan orang supaya BUMN berjalan dengan baik dan memiliki integritas.”

“BUMN punya langganan korupsi itu bisa tuh melibatan KPK, tak hanya penindakan tapi mencegah BUMN ini jatuh ke lumpur yang sama," katanya.