Berita terkini soal kerusuhan di Papua. Inilah penjelasan ormas di Surabaya yang dituding jadi pemicu konflik hingga seruan damai dari berbagai pihak.

TRIBUNNEWS.COM - Kerusuhan di beberapa wilayah Papua, pecah pada Senin (19/8/2019) kemarin.

Kerusuhan ini merupakan buntut dari protes massa terhadap penanganan mahasiswa Papua di Surabaya yang dianggap diskriminatif.

Diketahui, sejumlah kelompok organisasi masyarakat (ormas) mendatangi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jumat (16/8/2019).

Dituding menjadi pemicu konflik di Papua, ormas ini pun memberikan penjelasan setelah diundang Polda Jatim, Selasa (20/8/2019).

Apa kata mereka?

Baca: Polda Jatim Panggil Tiga Perwakilan Ormas di Surabaya ke Markas, Ternyata Ini yang Dibahas

Baca: TERBARU: Presiden Jokowi Akan Kunjungi Papua hingga Kondisi di Sorong

Di sisi lain, seruan damai terus digaungkan sejumlah pihak agar kondisi di Papua semakin kondusif.

Dikutip dari Kompas.com, situasi keamanan di wilayah Papua Barat mulai membaik.

Manokwari dan Jayapura dilaporkan telah kondusif sejak Senin (19/8/2019).

Sementara di Sorong situasinya sempat memanas hingga Selasa (20/8/2019) siang.

Setelah adanya mediasi, massa yang semula berkumpul di kantor Wali Kota Sorong pun kembali ke rumah masing-masing.

Baca: Sejumlah LSM Minta Segala Bentuk Tindakan Represif Terhadap Warga Papua Dihentikan

Baca: Dampak Kerusuhan di Papua: 25 Fasilitas Publik Rusak hingga Ratusan Napi Kabur

Berikut beberapa berita terkini terkait kerusuhan di Papua, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Polda Jatim gelar pertemuan dengan sejumlah ormas

Selasa hari ini, Polda Jatim mengundang sejumlah ormas di Surabaya.

Sebut saja Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), Pemuda Pancasila, dan Front Pembela Islam (FPI).

Pemanggilan dilakukan untuk meredam potensi protes agar konflik yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Jl Kalasan Surabaya, tidak kembali terulang.

Perwakilan FKPPI, Tri Susanti alias Susi mengatakan, kedatangannya beserta perwakilan ormas lainnya bertujuan menjalin komunikasi.

Sekaligus berkoordinasi terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua yang sempat memanas.

"Kapolda Jatim ingin koordinasi dengan pihak ormas karena situasi yang di sana sedang panas," kata Susi di Mapolda Jatim, dikutip dari Surya.

Susi menilai, pihak Polda Jatim ingin meredam potensi protes massa dari ormas-ormas di Jatim khususnya di Surabaya, yang sewaktu-waktu bisa kembali bergejolak.

"Jadi mungkin masih dikhawatirkan kalau ormas ini akan melakukan tindakan-tindakan di luar itu," ujarnya.

"ini hanya cooling down," lanjutnya.

2. Penjelasan ormas di Surabaya

Pertemuan ini juga menjadi momen bagi ormas untuk memberi penjelasan terkait keberadaan ormas di Asrama Mahasiswa Papua.

Ucapan-ucapan bernada rasialis pada waktu itulah yang disebut-sebut menjadi pemicu konflik di Papua.

Masih menurut Susi, keberadaan kelompoknya di Asrama Mahasiswa Papua tidak untuk memicu konflik.

Dia menganggap, apa yang terjadi saat ini adalah imbas dari distorsi informasi di media sosial.

"Untuk dampak yang di sana (kondisi Papua Barat) kan mungkin ada juga yang memelintir di media sosial."

"Nah ini karena media sosial yang ramai," kata dia.

3. Minta maaf

Susi juga meminta maaf apabila aksi massa di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya dianggap sebagai pemicu konflik yang lebih besar di Papua.

"Kami atas nama masyarakat Surabaya dan rekan-rekan ormas menyampaikan permohonan maaf, apabila ada masyarakat atau pihak lain yang sempat meneriakkan itu (teriakan bernada rasisme)," katanya di Mapolda Jatim, Selasa (20/8/2019).

Menurut Susi, munculnya beragam tafsir yang cenderung negatif terkait aksi ormas yang mendatangi Asrama Mahasiswa Papua, murni disebabkan oleh pelencengan informasi.

"Iya tujuan kami untuk Merah Putih dan ternyata berdampak seperti itu, mungkin ada pihak lain yang sengaja mengondisikan," kata Susi, dikutip dari Surya.

"Kami menyampaikan permohonan maaf dan semoga khususnya di Papua tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya.

Susi juga mengatakan, pihaknya sejak awal tidak berniat ingin melakukan intimidasi ataupun mengusir pada mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Mahasiswa Papua.

"Jadi kami tidak ada keinginan untuk mengusir atau ancaman-ancaman kepada mereka. tidak ada Itu semua sama sekali," tuturnya.

4. Minta penyebar hoaks penyebab kerusuhan ditangkap

Sementara itu, Komunitas Mahasiswa Universitas Sriwijaya mendesak pemerintah pusat dan Polri mengusut oknum yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua barat.

Ketua Komunitas Mahasiswa Unsri, Viktor Anam mengatakan, tuntutan itu sebaiknya cepat ditindaklanjuti agar ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami berharap pemerintah pusat melalui Kapolri dan aparat keamanan lainnya menindaklanjuti masalah ini, terutama penyebar berita hoaks," kata Viktor, dilansir Kompas.com.

Viktor menyatakan, apa yang terjadi di Papua tidak memengaruhi mereka di asrama mahasiswa Kampus Unsri Indralaya.

Namun, yang mereka khawatirkan adalah kondisi keluarga mereka di Jawa Timur dan Papua.

"Kami tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di Papua, hanya kami ingin memastikan kondisi rekan di Surabaya dan Malang aman, termasuk keluarga di Papua,” kata Viktor.

5. Tokoh agama minta masyarakat tenang

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua menyerukan agar masyarakat Papua tetap tenang dalam merespons masalah yang menimpa mahasiswa Papua, di Jawa Timur.

Ketua FKUB Papua, Pdt Lipiyus Biniluk meminta masyarakat untuk percaya kepada aparat keamanan yang menyatakan, proses hukum terhadap pelaku yang diduga mengeluarkan pernyataan rasis akan dilakukan.

"Kami meminta masyarakat tetap tenang dan menyerahkan penyelesaian hukum kepada aparat kepolisian," ujar Lipiyus, di Jayapura, Selasa (20/8/2019).

Menurut dia, apa yang telah dilakukan masyarakat Papua dengan menggelar aksi protes damai adalah hal yang patut diapresiasi sehingga kondisi keamanan di Jayapura tetap terjaga.

"Kami mengapresiasi semangat warga Papua yang melakukan demonstrasi di Jayapura yang memperjuangkan harga diri Papua dengan aman dan damai," kata Lipiyus, dikutip dari Kompas.com.

Sementara, Ahmad Muhazir, Komandan Banser NU Papua, menyatakan, kader NU di seluruh Indonesia siap menjaga dan membina seluruh mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di berbagai daerah.

"Kami siap untuk menjaga bersama dan kami ada di belakang mereka (mahasiswa Papua) karena kami adalah sama, kami adalah Indonesia," ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan seorang mahasiswa asal Papua di Malang, Mauridz Jimmy Taran.

Ia meminta warga Papua bisa menyaring informasi yang beredar luas dan tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks.

"Kami harap buat semua saudara di Papua, jangan mudah terpengaruh dan terprovokasi agar kita tidak terpecah belah dari NKRI,” kata Mauridz sebagaimana dikutip dari tayangan KompasTV, Selasa (20/8/2019) petang.

6. Jaminan keamanan mahasiswa Papua

Pasca-kerusuhan, sejumlah pihak pun menjamin keamanan mahasiswa di sejumlah daerah.

Di Jawa Barat misalnya.

Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudy Sufahriady menjamin keamanan warga Papua di wilayahnya.

Selama ini belum pernah terjadi gesekan antara warga Jabar dan warga Papua.

Kondusivitas tersebut akan terus dijaga polisi dan TNI.

Jika ada warga yang merasa terintimidasi, Kapolda meminta untuk segera melapor.

"Saya jamin keamanannya rekan-rekan dari Papua."

"Komunikasikan dengan saya kalau ada apa-apa," ucap Kapolda setelah meresmikan lapangan tembak di Mapolres Garut, Selasa (20/8/2019).

Pun dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menjamin keamanan anak-anak Papua yang sedang bersekolah di Jawa Tengah.

“Saya sudah komunikasi dengan teman-teman dari Papua, mereka oke-oke saja."

"Saya bilang, jangan takut, keluarga di Papua enggak usah takut."

"Saya menjamin keamanan mereka yang sekolah di Jawa Tengah,” kata Ganjar, dikutip dari Kompas.com.

Ganjar juga menyebut, pemerintah siap memfasilitasi dialog antara masyarakat Jawa Tengah dan anak-anak Papua di Jawa Tengah.

Ia juga meminta warga Jawa Tengah untuk tidak memprovokasi.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (tribun jatim/luhur pambudi)