TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I tahun Persidangan 2019-2020, Selasa (20/8/2019).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah.

Agenda rapat hari ini yakni pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) 2018.

Namun, sebelum pengambilan keputusan tersebut, rapat ''dihujani'' interupsi oleh sejumlah anggota dewan.

Interupsi tersebut menyoroti tindakan persekusi dan rasisme yang dialami mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan yang terjadi di Manokwari dan kota lainnya di Papua Barat.

Interupsi pertama datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR asal Papua Barat, Michael Wattimena mengatakan, mahasiswa merupakan kaum intelektual yang seharusnya mendapat proteksi dari negara.

Ia juga menyinggung peran dari mahasiswa yang menjadi aktor menumbangkan rezim Orde Baru menuju era Reformasi.

Karena itu, ia meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kejadian yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya yang mengalaim tindakan persekusi.

"Untuk itu melalui forum yang mulia ini supaya diusut dengan tegas kejadian yang terjadi di Surabaya, di Malang dan di Jogja. Sebenarnya ini konten politiknya apa? Apalagi dalam suasana kita baru masuk dalam ulang tahun Kemerdekaan kita yang ke-74. Pasti ada sesuatu yg lain di balik ini semua," kata legislator Demokrat itu.

Interupsi kedua datang dari anggota Komisi VI fraksi Gerindra yang juga berasal dari Papua, Steven Abraham.

Menurutnya, apa yang dialami mahasiswa Papua merupakan tindakan rasisme yang dilakukan oknum TNI-Polri.

Sehingga, ia meminta kasus tersebut segera diusut agar konflik di Papua tidak meluas.

"Saya minta dengan tegas TNI-Polri bahwa kita lihat kemarin video yang beredar luas jelas-jelas sekali ada pihak oknum TNI-Polri yang ikut menyerahkan kata-kata rasis. Ini harus diusut, ditindak. Bila perlu pejabat di atasnya harus dicopot. Pembiaran ini menimbulkan polemik yang luar biasa yang terjadi di tanah Papua," jelasnya.

Interupsi terakhir datang dari anggota DPR fraksi Demokrat asal Papua, Willem Wandik.

Ia meminta pemerintah pusat serius menyikapi persoalan yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Willem berharap sikap tegas dari pemerintah pusat dalam menangani kasus ini.

Baca: Aklamasi, Cak Imin Bakal Dikukuhkan Sebagai Ketum lagi di Muktamar Bali

Baca: Cerita Pilu Wardi, Kakek Buta Sebatangkara di Ngawi Hidup di Pos Ronda, Cari Rongsokan untuk Makan

"Pada forum terhormat ini kami menyampaikan kepada elite nasional pemerintah pusat untuk harus serius menyikapi persoalan ini, karena persoalan Papua ini tidak dalam kondisi baik-baik saja," katanya.

"Oleh karena itu, kami mengharapkan supaya pihak-pihak yang ikut terlibat di dalam memprovokasi dan turut ambil peran dalam tindakan yang menimbulkan rasa terusik dan rasa tersinggung dan menyakiti rakyat Papua, tentunya pemerintah pusat harus bersikap tegas dan mengusut tuntas, baik di Surabaya maupun juga Kota Malang," pungkasnya.