Azas Tigor Sarankan Pemerintah Tidak Contoh Model Perencanaan Pembangunan Jakarta
Tidak hanya itu, ia juga menyarankan agar dalam membuat perencanaan pembangunan tersebut pemerintah tidak mengikuti model perencanaan pembangunan di J
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis kebijakan transportasi Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menilai pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan dan transprotasi di Jakarta.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah perlu membuat perencanaan pembangunan yang matang dan baik untuk Ibu Kota baru di Kalimantan.
Tidak hanya itu, ia juga menyarankan agar dalam membuat perencanaan pembangunan tersebut pemerintah tidak mengikuti model perencanaan pembangunan di Jakarta.
"Kalau saya saran, apa yang terjadi di Jakarta, model perencanaan pembangunannya jangan ditiru di ibukota yang baru. Tata kotanya, perencanaan lalu lintasnya, wilayahnya, ini kan kita berantakan. Mumpung ada perencanaan harus dibuat serius dan baik. Jangan mengulangi perencanaan di Jakarta," kata Tigor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (21/8/2019).
Baca: Agar Dapat Promosi Jabatan, Pegawai di Pabrik Jins Ini Harus Berhubungan Intim dengan Atasannya
Di samping itu, ia juga menekankan agar pemerintah juga harus tetap berusaha menyelesaikan persoalan kemacetan dan transportasi di Jakarta agar tidak terkesan meninggalkan masalah.
"Karena nanti kan di sana pemerintahan di sini tempat bisnis. Bisnis kan juga punya kebutuhan transportasi juga. Konsepnya kan baru memindahkan pemerintahan. Persoalan transportasi dan kemacetan di Jakarta juga harus diselesaikan supaya tidak terkesan meninggalkan masalah. Makanya perencanaannya harus dibuat matang, termasuk di dalamnya menyelesaikan permasalahan di Jakarta," kata Tigor.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada anggota dewan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Pidato Kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD di gedung Kura-kura, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Baca: KPK Bantu Pemprov Sultra Selamatkan Uang Rp 1,7 Triliun
"Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Jokowi
Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota adalah semata-mata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, karena selama ini ekonomi Indonesia masih bertumpu di pulau Jawa.
“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” ucapnya.
Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya tentang simbol identitas negara, melainkan juga mencerminkan kemajuan suatu bangsa dan negara.
Baca: Istri Rio Reifan Kecewa Pernah Menikah dengan Sang Aktor
“Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa,” ucapnya.
Namun, terkait letak tepat Ibu Kota baru, Jokowi tidak menyebutkannya apakah di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur.