TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap mengatasi persoalan penghinaan yang ditujukan kepada mahasiswa asal Papua di asrama, Surabaya, Jawa Timur. 

Fahri melihat, pernyataan Presiden terkait penghinaan mahasiswa asal Papua tidak memberikan rasa ketenangan masyarakat Papua dan Papua Barat, agar perhinaan tersebut tidak terulang kembali ke depannya. 

"Orang disuruh sabar, itu enggak mantap. Kalau kemarin-kemarin kan ada marahnya saya akan tindak tapi sekarang kok enggak ada. Itu penting karena orang kecewa, karena pelaku (penghinaan) seperti ini kok dibiarin," ujar Fahri di komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8/2019). 

"Harus ada jaminan bahwa penghinaan itu enggak boleh berlanjut. Ini sangat tidak baik," sambung Fahri. 

Baca: Fahri Hamzah Kritik Jokowi, Masalah Papua Tak Bisa Diselesaikan Hanya dengan Imbauan untuk Bersabar

Politisi PKS itu pun berharap pejabat politik dan tingkatan eksekutif terus berupaya memberikan rasa ketenangan kepada masyarakat Papua dengan turun langsung ke bawah. 

"Jangan sampai ini berlanjut dan pecah menjadi konflik sosial yang akan merugikan kita semua. Lukanya nanti dalam, lama ngobatinnya," papar Fahri. 

Selain itu, Fahri juga melihat perlu diturunkannya pasukan TNI dan Polri ke Papua dan Papua Barat untuk ikut menenangkan perasaan masyarakat.

Kerusuhan meluas

Kerusuhan di Papua Barat meluas/

Kerusuhan juga terjadi di Mimika, Papua Barat, Rabu (21/8/2019).

Berdasarkan pantauan jurnalis Kompas.com, Isrul, di lapangan, ribuan demonstran yang berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Mimika merusak berbagai fasilitas umum, antara lain gedung DPRD Mimika, bangunan di sekitar gedung DPRD hingga mobil yang berada di jalan.

"Selain itu, massa juga memblokade jalan Cendrawasih," kata Isrul via sambungan telepon.

Kerusuhan bermula saat massa menggelar unjuk rasa memprotes dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Awalnya aksi berlangsung tertib. Namun beberapa saat kemudian, massa menjadi beringas.

Baca: Polri Duga Pembakaran Pasar di Fakfak terkait dengan Kerusuhan di Sorong

Baca: Fahri Hamzah Kritik Jokowi, Masalah Papua Tak Bisa Diselesaikan Hanya dengan Imbauan untuk Bersabar

Massa mulai melempari aparat polisi dan TNI yang mengawal aksi.

Massa juga merusak mobil polisi dan pemadam kebakaran. Bahkan, terlihat seorang petugas kepolisian terluka akibat lemparan batu.

Hingga kini, kerusuhan masih berlangsung di Mimika seperti dikutip dari artikel Kompas.com dengan judul "Kerusuhan Meluas ke Mimika, Massa Rusak Mobil Polisi dan Gedung DPRD"

Pasar Dibakar di Fakfak

Hari ini, aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum juga mewarnai demonstrasi di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019).

Dikutip dari Antaranews.com, demonstran membakar kios yang ada di Pasar Fakfak dan jalan menuju pasar.

Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP Mathias Krey mengatakan, aparat kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi demonstrasi untuk melakukan pengamanan.

"Anggota Brimob dijadwalkan dikirim ke Fakfak untuk membantu mengamankan wilayah tersebut," katanya saat dihubungi dari Jayapura, Papua.

Dari video di media sosial, tampak api membakar pasar tersebut.

Warga takut mendekat.

Reaksi Polri

Mabes Polri mengkonfirmasi adanya pergerakan massa dan insiden pembakaran di pasar Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan pihaknya tengah berupaya mengendalikan massa dengan cara persuasif melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

"Tadi pagi memang sekitar pukul 09.00, ada pergerakan massa di Fakfak juga diduga melakukan pembakaran di pasar dan beberapa objek vital. Tapi Insya Allah bisa dikendalikan," ujar Iqbal di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

"Kepolisian, TNI, mengedepankan upaya-upaya persuasif komunikasi dengan disupport penuh oleh seluruh tokoh agama, tokoh sentral di sana, tokoh masyarakat untuk kembali melakukan pemahaman agar untuk apa melakukan kegiatan anarkis tersebut, toh merugikan semua pihak," imbuhnya.

Baca: BREAKING NEWS - Kerusuhan Pecah di Fakfak Papua Barat, Kantor Dewan Adat dan Pasar Tumburuni Dibakar

Baca: Kondisi Terkini - Kantor Dewan Adat dan Pasar Tumburuni, Fakfak Papua Barat Terbakar dan Dirusak

Mantan Wakapolda Jawa Timur itu menuturkan para personel TNI-Polri tidak dibekali peluru tajam dalam mengamankan dan meredakan aksi massa tersebut.

Ia juga menegaskan sudah ada 12 satuan setingkat kompi (SSK) yang diterjunkan dari Polda-Polda terdekat sesuai permintaan intelijen untuk membantu proses pengamanan itu.

Nantinya personel tambahan itu akan disebarkan di tiga kota Papua Barat, yakni Sorong, Manokwari dan Fakfak.

Meski begitu, ia kembali menegaskan pihaknya tetap mengedepankan pendekatan persuasif.

"Disebarkan di Sorong dan Manokwari, dan Fakfak. Insyaallah bisa ditangani polda setempat kita yakin upaya komunikasi juga, upaya pendekatan, yang di kedepankan tokoh masyarakat. Karena mereka tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan terpengaruh dengan adanya hoaks menjadi dasar. Secara umum Papua Barat sudah bisa dikendalikan, tinggal Fakfak yang Insyaallah kita damaikan," tandasnya.