Kaltim Jadi Ibu Kota Baru, Broker Tanah Mulai Beraksi, Gubernur: Silakan Kalau 'Tuan Takur' Mau Rugi
"Tapi silakan tuan takur beroperasi kalau mau rugi. Beli saja tanah di sana kalau mau rugi," kata gubernur.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Guna menghindari para broker tanah, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor enggan menyebut lokasi pasti pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. Isran mengaku dirinya diminta Bappenas tidak menjelaskan peta kawasan di sekitar Bukit Soeharto.
"Kalau saya bicara peta, tuan takur (broker) akan beroperasi. Tapi silakan tuan takur beroperasi kalau mau rugi. Beli saja tanah di sana kalau mau rugi," ungkap Isran Noor saat Dialog bersama Bappenas dan kepala daerah se-Kaltim di Hotel Swiss Bell, Balikpapan, Rabu (21/8/2019).
Isran mengatakan, penentuan ibu kota negara tidak dalam kawasan Hutan Konservasi Bukit Soeharto.Tetapi, di kawasan pinggiran.
Baca: Perubahan APBD DKI 2019 Diketok Rp86 Triliun dari Semula Rp89 Triliun
Baca: Jessica Iskandar Bahagia Diberi Hadiah Apartemen Mewah oleh Richad Kyle, Berapa Harganya?
Baca: Siswi di Bekasi Alami Trauma, Baru Pindah Sekolah sudah Dikeroyok Alumni dan Kakak Kelas
Kemungkinan, ada dua wilayah yang disasar yakni sisi timur Bukit Soeharto mengarah ke pantai di wilayah Samboja Kutai Kertanegara dan sisi barat mengarah ke Penajam Paser Utara (PPU).
"Kalau ada yang bermain jadi tuan takur silakan. Selamat rugi. Apakah di sekitar Bukit Soeharto atau di PPU. Saya tidak sampaikan itu karena ada sesuatu yang tidak boleh disampaikan peta," jelas Isran.
Pasalnya, jelang penentuan lokasi sudah banyak oknum broker mulai survei.
Isran yakin Kaltim sudah memenuhi syarat sepenuhnya. Hampir semua aspek yang diminta Bappenas dalam kajian terkonfimasi di Kaltim.
Saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Agustus 2019 lalu, Jokowi, kata Isran, mengunggulkan Kaltim dari dua provinsi lain, Kalteng dan Kalsel.
"Tapi kita jangan percaya diri dulu. Tunggu saja keputusan Presiden," tutur Isran.
Menteri Sofyan Pastikan di Kaltim
Pemerintah telah menentukan lokasi untuk ibu kota baru Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur.
“Iya Kaltim benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Namun, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut.
Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.
“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.
Baca: Sandiaga Uno Usulkan Referendum Pemindahan Ibu Kota
Baca: Bahas Ibu Kota Baru, Tsamara Amany: Waktu Tol Cipali Dibangun, Mereka Bilang Rakyat Tak Makan Semen
Menurut Sofyan, begitu lokasi pastinya calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.
“Begitu diputuskan di mana lokasinya akan kita kunci (lahannya),” ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri pernah mengunjungi Provinsi Kaltim pada Mei 2019 lalu.
Saat itu dia mengunjungi salah satu satu lokasi bernama Bukit Soeharto di Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.
Lokasi tersebut digadang-gadang akan menjadi lokasi ibu kota negara Indonesia.
Pemerintah pun sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.
Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya.
Desain grafis
Sebuah dokumen bertajuk 'Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara' beredar.
Di dalam dokumen tersebut termuat wajah baru ibu kota negara. Provinsi Kalimantan telah disebut Presiden Joko Widodo sebagai lokasi pengganti DKI Jakarta untuk ibu kota Indonesia.
Namun, Presiden masih merahasiakan lokasi dan provinsi spesifik yang bakal menjadi ibu kota baru.
Dalam dokumen yang diterima Kompas.com, Selasa (20/8/2019), ibu kota baru akan mengusung visi sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia.
Dokumen tersebut berlogo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di sudutnya.
Baca: Penajam Masuk Calon Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Begini Peluang & Kondisi Sumber Airnya
Baca: Rocky Gerung Kritik Keras Ibu Kota Pindah: Zaman Modern, Pemerintahan Bukan di Istana, tapi di Otak
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja membenarkan dokumen tersebut.
Namun, ia memastikan, bahwa dokumen yang beredar masih sebatas gagasan.
"Masih konsep desain," tulis Endra melalui layanan pesan singkat kepada Kompas.com.
Spekulan tanah
Sebelumnya, Di Kalimantan Timur, lahan kawasan sekitar Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu calon ibu kota negara, juga mulai diincar investor.
Bahkan, ada yang menanyakan harga tanah di lahan konservasi. Mereka mengaku pengusaha dari Jakarta. ”Katanya ingin buat perkantoran. Tahura itu wilayah konservasi dan milik negara sehingga tidak bisa,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tahura Bukit Soeharto, Rusmadi.
Presiden Jokowi mengunjungi kawasan itu pada Mei 2019. Sejak itu, gejolak jual beli lahan muncul. Menyusuri Jalan Soekarno-Hatta dari Km 38 hingga Km 50, Rabu (7/8), setidaknya ada tiga plang menawarkan tanah dijual.
Padahal, kawasan itu masuk Tahura Bukit Soeharto. Lahan itu berada di jalan utama Balikpapan-Samarinda dan dikunjungi Presiden, Mei lalu.
Saat dihubungi, penjual bernama Kus itu berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia hendak menjual tanah 1 ha seharga Rp 1,5 juta per meter persegi. Plang dipasang sejak Juli 2019.
”Februari tahun depan mungkin saya jual Rp 5 juta per meter persegi. Surat sedang kami urus. Ini tak masuk kawasan tahura,” kata Kus. Saat dicek ke kelurahan, lahan itu masuk kawasan konservasi.
Enam bulan lalu, perusahaan tambang membeli tanah warga luar tahura Rp 600 juta per ha. ”Lokasinya di Samboja dan harga itu cukup tinggi,” kata Sekretaris Lurah Bukit Merdeka Antonius K Pakalla.
Di tengah harapan untung besar dari tanah, ada pula yang khawatir. ”Silakan, saya senang-senang saja asalkan tak merugikan kami,” ujar Baderun (80). Suaranya bergetar. Warga asal Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, itu mengolah lahan karet 15 ha, di antaranya ditanami karet produktif. Menetap di Samboja sejak 1969, ia tak memiliki surat-surat atas tanah yang dikelolanya. (harian kompas)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com:, https://regional.kompas.com/read/2019/08/22/06304071/hindari-broker-tanah-gubernur-kaltim-dilarang-sebut-lokasi-pasti-pemindahan?page=all.
