Selain itu, menurut Bagong, kehadiran industrialisasi kerap melahirkan potensi pergesekan dan bahkan konflik yang sifatnya terbuka.

Hal itu terjadi lantaran adanya harapan berlebih dan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Industrialisasi, lanjutnya, yang mempertemukan kultur dunia industri dan kultur masyarakat lokal, kerap dinilai tidak sejalan dengan kepentingan dunia industri.

Tak pelak, hal itu berpotensi memicu terjadinya pergesekan bila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Seperti diberitakan sebelumnya, kerusuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat pada Senin kemarin. Gedung DPRD Papua Barat, eks kantor gubernur serta sejumlah fasilitas umum dibakar.

Aksi itu merupakan luapan kemarahan masyarakat atas dugaan diskriminasi dan praktik rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Surabaya yang terjadi sebelumnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo juga sudah berjanji, Polri akan mengusut tuntas dugaan praktik rasisme terhadap mahasiswa asal Papua itu.

Dedi mengatakan, pintu masuk penyelidikan adalah dari video yang disebarkan dan viral di media sosial.

Video itu menampilkan situasi ketika mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya didatangi sekelompok ormas, personel Polri dan TNI terkait dugaan penghinaan bendera merah putih, Jumat (16/8/2019) lalu.

"Nanti akan kami coba dalami lagi. Alat bukti dari video itu dulu. Video itu didalami dulu, setelah itu barulah siapa orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat menyampaikan diksi dalam narasi (rasisme) seperti itu," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

Penulis : Christoforus Ristianto
Artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul Industrialisasi dan Eksploitasi Dinilai Jadi Akar Konflik dan Kekerasan di Papua