Sebelum Kepala Bappenas sebutkan Bukit Soeharto dicoret dari kandidat Ibu Kota Baru, terungkap, ada niatan ingin menjadikan Ibu Kota Baru dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengembalikan Bukit Soeharto ke fungsi awal, Bukit Soeharto perlu dilakukan revitalisasi.

Baca: Rocky Gerung Kena Tegur Karni Ilyas saat Kritik Rencana Jokowi Memindah Ibu Kota, Begini Reaksinya

Saat itu, Kepala Bappenas, Bambang, berkeinginan Ibu Kota Baru di Bukit Soeharto pastinya akan selamatkan lingkungan hidup di kawasan Bukit Soeharto.

Dia pun mengetahui selama ini Bukit Soeharto dalam kondisi yang tidak sebagaimana mestinya.

Bambang pun dalam acara diskusi ilmiah pernah memberikan pernyataan, andai Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Bukit Soeharto dipilih sebagai lokasi Ibu Kota Baru, pastinya pemerintah akan menempatkan hutan lindung ke fungsi awalnya.

Selama ini, ujar dia, Bukit Soeharto mengalami kerusakan sumber daya alam, tentu saja dijadikan Ibu Kota Baru akan dipulihkan, dikembalikan lagi ke fungsi awal.

Pusat pemerintahan nanti berada di area hutan lindung Soeharto, tidak akan ganggu merusak musuk ke hutan lindung.

Pernah suatu ketika, Bambang kunjungi Bukit Soeharto, terlihat sudah tidak lagi terlihat layaknya sebagai hutan lindung, sudah ada lubang tambang, perkebunan sawit.

"Kami berada di jalan tol membelah hutan lindung. Lihat kiri dan kanan jalan, merasa lahan ada yang sudah dikerjakan," kata Bambang.

Berangkat dari kondisi seperti itu, Bambang pun mengandaikan, Ibu Kota Indonesia di Kaltim, menjadikan Bukit Soeharto berdaulat kembali sebagai hutan lindung, negara pastinya akan menjadi payung pelindung di kawasan Bukit Soeharto.

"Jikalau Ibu Kota Indonesia di Kaltim, negara memastikan, akan memasukkan misi revitalisasi Bukit Soeharto menjadi hutan lindung lagi," tutur Bambang.

Baca: Najwa Shihab dan Satu Studio Terdiam Dengar Fakta Trans Papua yang Dibeberkan oleh Federasi KontraS

Sisi lainnya, mengutip dari Kompas TV dalam acara Mencari Pemimpin, Hanta Yudha, Direktur Eksekutif Poltraching, menyatakan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, merupakan masa jabatan akhir Presiden Joko Widodo yang sudah dua periode.

"Beban politiknya sudah rendah di periode kedua. Sekarang jadi politik kinerja untuk legacy di ujung masa jabatan beliau (Presiden Joko Widodo)," ungkapnya.

Ditambahkan, Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden RI, menceritakan pengalamannya di tahun 2004 yang pernah menduduki di tim Pansus Ibu Kota Negara masa periode 2004-2009, melalukan studi mengenai pemindahan ibu kota.

Waktu itu, studi ini dilakukan ke New Delhi India dan negara Malaysia di Kuala Lumpur.