TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada dua kelompok yang tidak senang dengan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Papua dan Papua Barat menjadi sejahtera. 

Moeldoko menjelaskan, dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, Papua dan Papua Barat telah dibangun berbagai macam infrastruktur agar kesejahteraan masyarakatnya meningkat dengan baik. 

"Itu dinikmati oleh masyarakat Papua, tapi ternyata ada kelompok-kelompok tertentu, baik itu pergerakan poros bersenjata maupun pergerakan poros politik. Itu justru merasa terganggu dan ada kecemasan yang nyata," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca: Dua TKI Pamekasan Tewas Tertimbun Beton Konstruksi di Malaysia, Kepala dan Tangan Korban Luka Parah

"Kenapa demikian, karena kalau Papua maju mereka tidak punya alasan lagi sebagai bahan jualan ke luar negeri. Ini yang kita amati," sambung Moeldoko.

Moeldoko mencontohkan, ketika pembangunan infrastruktur dijalankan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, maka tingkat kepengaruhan kelompok bersenjata terhadap masyarakat menjadi berkurang. 

Baca: Polisi Serahkan Kivlan Zen-Habil Marati Bersamaan ke Kejari Jakarta Pusat

"Juga demikian terhadap kelompok poros politik, begitu melihat Papua maju, maka dia enggak ada alasan lagi untuk jualan bahwa masyarakat Papua termarjinal," papar Moeldoko. 

Mantan Panglima TNI itu pun melihat gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat pada saat ini, turut dimanfaatkan oleh dua kelompok tersebut untuk memanfaatkan situasi.

Baca: Personel Duo Semangka Mengaku Pernah Ditawar Rp 350 Juta untuk Cinta Satu Malam

"Ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi itu. Jelas itu siapa mereka. Dia bermain di situasi yang terjadi tapi Alhamdulillah dengan penuh kesadaran masyarakat ternyata tidak masuk dalam skenario mereka," pungkas Moeldoko. 

Jokowi diminta jangan cari kambing hitam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak mencari 'kambing hitam' terkait dugaan adanya penumpang gelap yang menciptakan insiden berujung rusuh di Papua.

Meskipun Juru bicara Front Rakyat Indonesia-West Papua (FRI-WP) Surya Anta mengatakan memang ada  kemungkinan penumpang gelap dalam insiden di Papua.

Namun, menurut dia, Jokowi tidak seharusnya mencari 'kambing hitam' dalam insiden itu.

Yang utama perlu diusut, kata Surya, adalah para pelaku dalam kasus dugaan persekusi dan rasisme saat pengepungan di asrama mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2019.

"Ya, mungkin itu (penumpang gelap) ada. Tetapi yang harus difokuskan oleh Jokowi adalah, kenapa ada tindakan rasialisme dari aparat? Jokowi stop mencari kambing hitam," ujar Surya di Jakarta Pusat kepada Tribunnews, Kamis (22/8/2019).