Menurutnya harus ada tindakan nyata agar kejadian tak berulang.

Baca: Big Hit Terpaksa Ubah Nama Fans Club TXT Usai Dituduh Jiplak Julukan Penggemar Tiffany Young

Baca: Sanksi Hariono Ditambahi Komdis PSSI, Pelatih Persib: Bingungkan Sepak Bola

Baca: Jokowi: Alhamdulilah Situasi di Tanah Papua Sudah Normal

Baca: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Pemerintah Perlu Waspadai Spekulan Tanah

"Kami sedih, susah menatap masa depan kami dengan perlakuan begini. Minta maaf adalah hal biasa, Natal, Idulfitri bisa kita lakukan, tapi soal penghinaan suatu suku bangsa ini sangat luar biasa, kami tidak terima," tegasnya.

"Kemarin saya sempat tulis dua gubernur menghadap presiden minta Papua keluar NKRI. Maksudnya apa, agar ini tidak terulang lagi, hari ini minta maaf, besok terulang lagi. Kalau perlu buat kepres atau UU, kalau ada yang berkata rasis ke orang Papua, kami keluar dari NKRI," kata dia dengan nada tegas.

Mendengar curahan hati George, Wiranto langsung meluruskan bahwa penghinaan yang diterima warga Papua dilakukan oknum tertentu.

Baca: Bertentangan dengan MA, Stiker Bagi Taksi Online Temui Jalan Buntu

"Kita paham emosi itu, tapi kami juga ingin meluruskan bahwa cercaan dan hinaan bukaan dari pemerintah, itu dari oknum. Tidak hanya Papua yang dihina, kami pun, bahkan presiden kita bertahun-tahun dicerca. Jaman kebebasan seeperti ini orang ngomomg senaknya, tapi sekali lagi itu oknum," tegas Wiranto.

Wiranto juga mengungkapkan, pemerintah Indonesia tak pernah menganaktirikan Papua, bahkan Papua dianggap sebagai kesayangan pemerintah.

"Kalau pemerintah, kita bersyukur bahwa ada kebijakan presiden yang ingin memacu pembangunan di Papua dan Papua Barat agar berakselerasi supaya bisa seimbang dengan provinsi lain. ABPN yang digelontorkan ke Papua itu beberapa kali lipat dibanding yang ke provinsi lain, itu betul. Pemerintah sayang ke Papua dan masyarakatanya, jika tidak, tak mungkin presiden sering kunjungan ke sini dan gelontorkan dana besar," ujarnya.

Wiranto berharap, masyarakat Papua tidak menganggap penghinaan yang dilakukan oknum, sebagai penghinaan dari suku bangsa lain di Indonesia.

"Mari kita pisahkan oknum kurang ajar itu, tentu nanti akan ada tindakan hukum, tapi jangan kemudian digeneralisir bahwa ini adalah tindakan pemerintah ke Papua. Harapannya nanti jangan ada lagi saling mencerca dan menghina," pesannya. (tribun-timur.com)