TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dipercaya mampu mengatasi persoalan di Papua.

Lebih-lebih perhatian Joko Widodo pada Papua juga begitu besar.

Demikian disampaikan anggota DPD RI Sabam Sirait usai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di gedung DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (22/8/2019).

Sabam bertemu dengan Ketua DPR RI bersama dengan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat seperti Laksama Madya TNI (purn) Fredy Numberi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sorong sekaligus seniman Edo Kondologit dan mantan anggota DPR RI Simon Patrice Morin.

Turut hadir dalam pertemuan ini Anggota DPD RI Sabam Sirait, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim DPR RI Pemantau Otsus Papua dan Papua Barat Fadli Zon dan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Robert Kardinal.

Sabam, yang pernah menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, ini mengatakan karakter Jokowi yang terbuka, tegas dan blak-blakan pasti juga dipahami oleh warga Papua.

Karena itu, Jokowi juga bisa mengajak tokoh Papua untuk menyelesaikan permasalahan di Papua.

"Saya yakin Jokowi mampu mencari solusi untuk Papua," kata Sabam, yang juga pernah menjadi Ketua Pansus RUU yang kemudian UU otonomi khusus Papua.

Sementara Bambang Soesatyo mengatakan bahwa ia dan Tim DPR RI Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan segera meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo untuk melakukan rapat konsultasi membahas penyelesaian berbagai peristiwa yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Ini sebagai langkah konkrit DPR RI membantu pemerintah pusat agar kondisi di Papua dan Papua Barat bisa kembali kondusif.

Bambang menilai, untuk menurunkan eskalasi di Papua dan Papua Barat, perlu ada pengusutan hukum yang tuntas terkait peristiwa di asrama mahasiswa asal Papua di Surabaya dan kejadian yang menimpa mahasiswa Papua di Malang.

Jika ada yang melanggar hukum baik dari pihak sipil, pejabat pemerintah daerah, maupun TNI/Polri, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sebagai seorang guru bangsa, Gus Dur telah mengajarkan kepada Bangsa Indonesia bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Jika keadilan ditegakan, perdamaian dengan sendirinya akan terwujud. Jangan biarkan peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang menjadi pemantik yang membuat perdamaian di Papua dan Papua Barat menjadi terganggu," tutur Bamsoet.

Bambang juga menyatakan bahwa berbagai upaya sudah diakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat.

Antara lain sampai dengan akhir 2018 lalu, pemerintah pusat telah membuka keterisolasian antar daerah dengan membuka jalan 3.103 km dari target 3.259 km di Papua dan 1.071 km yang sudah selesai di Papua Barat.

"Pembangunan dan rehabilitasi di 15 pelabuhan untuk mendukung distribusi barang dan kegiatan ekonomi, serta pembangunan bandara baru seperti di Werur dan Koroway Batu. Rasio elektrifikasi PLN juga sudah tembus 72,04 persen dari sebelumnya hanya 30,48 persen di 2013," papar Bamsoet.