Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Buntut Panjang Dugaan Rasisme di Jatim, Ketua DPR Akan Minta Penjelasan Panglima TNI dan Kapolri

DPR RI fokus pada penyelesaian baik kasus dugaan rasisme dan persekusi maupun kerusuhan di Papu

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Buntut Panjang Dugaan Rasisme di Jatim, Ketua DPR Akan Minta Penjelasan Panglima TNI dan Kapolri
Tribunnews/Irwan Rismawan
Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk kecaman atas insiden di Surabaya dan menegaskan masyarakat Papua merupakan manusia yang merdeka. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berencana akan meminta penjelasan dari Panglima TNI dan Kapolri mengenai dugaan rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur yang berujung kerusuhan di Papua.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan DPR RI fokus pada penyelesaian baik kasus dugaan rasisme dan persekusi maupun kerusuhan di Papua.

“Kami akan meminta penjelasan baik dari Panglima TNI maupun Kapolri, yang ingin diketahui DPR RI adalah bagaimana ujung penyelesaian. Yang harus dipikirkan adalah Papua harus dijaga sebagai bagian dari Indonesia dan Indonesia tak lengkap tanpa Papua,” ungkapnya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Baca: Pansel KPK: Pernyataan Jubir KPK Soal Rekam Jejak Capim Berkonsekuensi Hukum

Baca: Link Streaming Persebaya Surabaya Vs Persija Jakarta

Baca: Susunan Pemain Persebaya vs Persija Liga 1 2019, Simic Starter, Amido Cadangan

Baca: 6 Zodiak Paling Pintar Sembunyikan Sifat Cemburu, Ada Pisces - Capricorn, Kamu Termasuk?

Bamsoet menegaskan pendekatan hukum perlu dilakukan terutama untuk mengusut dugaan tindakan rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Jatim yang menjadi penyebab aksi protes dan kerusuhan di Papua.

“Semuanya harus diproses secara hukum, terutama soal penghinaan.”

“Kalau memang ada pelanggaran dan tindakan pindana maka kami akan dorong kepolisian untuk menyelesaikannya secara hukum tanpa pandang bulu dan benar-benar fair,” pungkasnya.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas