TRIBUNNEWS,COM, SURABAYA – Baru-baru ini kerukunan suku di Indonesia kembali diuji setelah adanya peristiwa kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Kerusuhan ini diawali aksi unjuk rasa warga Papua akibat terjadi tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti menegaskan peristiwa ini disebabkan oleh berita yang tidak jelas yang beredar di media sosial.

“Peristiwa kemarin (di Surabaya dan Papua) basisnya karena berita yang tidak jelas. Ada orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoax, tanpa memikirkan dampak nasional untuk keutuhan bangsa dan negara,” tegas Niken dalam kegiatan Flash Posting bertajuk “Optimis Aja” di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (23/8).

Niken menekankan agar warga Indonesia memiliki kedewasaan dalam menggunakan media sosial.

Apalagi kini media sosial sudah termasuk ke dalam salah satu pilar demokrasi, karena mampu memberikan added value bagi perjalanan demokrasi.

Ia merujuk pada peristiwa pemilu di Amerika Serikat, Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilu Serentak Tahun 2019. Media sosial mampu menopang perjalanan demokrasi dalam tiga kegiatan politik tersebut.

“Media sosial betul-betul bisa memberikan value added bagi masyarakat di era demokrasi. Namun di satu sisi bisa juga menyebabkan potensi disintegrasi bangsa seperti yang terjadi di Surabaya, hingga merembet ke beberapa tempat hingga Makassar dan Papua,” urainya.

“Ini (sebaran berita bohong di media sosial) harus dihentikan. Kita harus membersihkan media sosial dari potensi yang mendeskreditkan pihak-pihak tertentu yang berujung pada disintegrasi bangsa,” lanjutnya.

Niken juga mengingatkan, beberapa negara di Jazirah Arab runtuh akibat dari pertikaian dan perang saudara yang lebih dikenal dengan sebutan “Arab Spring”.

Pemerintah, kata Niken sangat berharap agar peristiwa semacam itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Apalagi saat ini situasi di Indonesia dalam keadaan positif, pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen, demokrasi berjalan dengan baik dan masyarakat dalam keadaan produktif. Pemerintah berupaya agar energi bangsa tidak dihabiskan oleh berita hoax, terorisme dan intoleransi.

Itulah sebabnya, lanjut Niken, pada periode kedua pemerintahan Jokowi memiliki tagline SDM Unggul, Indonesia Maju.

“Kita berkeinginan agar memiliki SDM yangg unggul, yaitu SDM yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila, berakhlak mulia, toleran, bekerja keras dan berintegritas,” tutup Niken.