TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan masih dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah pusat.

Satu hal yang terbaru belakangan ini, oleh Menteri Agraria mengungkapkan, Kalimantan Timur disebut menjadi lokasi Ibu Kota Negara Republik Indonesia (RI).

Akan tetapi kemudian hal ini dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo yang sebut Kalimantan Timur belum positif menjadi Ibu Kota Negara RI.

Sebelum itu juga, disebut oleh Kepala Bappenas RI, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro bahwa lokasi Bukit Soeharto di Kalimantan Timur bukan lagi menjadi kandidat lokasi Ibu Kota Negara RI.

Nama Bukit Soeharto sudah dicoret dari daftar calon lokasi Ibu Kota Negara RI.

Menanggapi hal itu, Ahli Hutan Kalimantan dari Universitas Mulawarman, Rustam Fahmy, menyatakan, Bukit Soeharto diyakini masih menjadi calon kuat, dan berpotensi dipilih menjadi Ibu Kota Negara.

Jika ada pihak Bappenas, yang menyatakan Bukit Soeharto dicoret, ini bukan sesuatu hal yang benar.

"Nggak itu. Untuk mengalihkan isu spekulan saja itu," ujarnya kepada Tribunkaltim.co belum lama ini di Hotel Swissbel Hotel Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu (21/8/2019) siang.

Dia merasa berkeyakinan, apa yang dinyatakan oleh Kepala Bappenas hanya sebagai strategi saja, Bukit Soeharto masih tetap menjadi lokasi kuat ketimbang di daerah lainnya.

Kabar soal Bukit Soeharto dicoret, Rustam pun mengetahui dari berbagai media massa, lalu dirinya pun mencoba konfirmasi lagi ke pihak Bappenas, ternyata bukan pernyataan resmi dari Bappenas RI.

"Saya ketemu sama Pak Rudy, Deputi di Bappenas, saya sudah konfrmasi itu bukan resmi dari Bappenas," tegasnya.

Menurutnya kondisi Tahura Bukit Soeharto yang kategori hutan lindung bukan berarti tidak bisa diubah.

Baca berita selengkapnya di >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>