Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan tidak ada kawasan hutan di Kalimantan Timur yang akan rusak akibat pembangunan ibu kota baru.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menjamin lokasi ibu kota baru akan menjadi tempat yang indah dan ramah lingkungan, karena tak ada kawasan hutan yang dibabat untuk pembangunan.

"Jangan khawatir, banyak orang sekarang mengatakan 'eh Kalimantan ada rusak hutannya'. Engga-engga, kita sadar benar dan pemerintah sangat komit bahkan kota ini diharapkan akan menjadi kota yang indah sekali karena hutannya lebat, tanahnya luas," ucap Sofyan Djalil di kantornya, Jakarta, Selasa (27/6/2019).

Baca: Podium di MotoGP Inggris Tambah Kepercayaan Diri Vinales Hadapi Tes di Misano

Baca: Paksa Dua Anaknya Makan Kotoran Anjing, Perempuan Amerika Dipenjara

Baca: Garap Kasus Korupsi Ijin Usaha Tambang di Kotawaringin Timur, KPK Periksa 2 PNS

Baca: Dikritik Soal Luas Lahan Ibu Kota, Menteri Bappenas Sebut Ridwan Kamil Tidak Memahami

"Kalau di Jakarta sekarang ini mau bernapas dengan suasana hutan saja tidak ada," imbuhnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga tak akan menggeser lahan taman nasional.

Justru, kata Sofyan, fungsi taman nasional akan diperkuat.

"Termasuk taman nasional yang tidak dikelola dengan baik akan diperkuat itu masuk dalam wilayah ibu kota," jelasnya.

Lebih lanjut, pemanfataan lahan untuk pembangunan ibu kota baru dilakukan secara bertahap.

Dari 180 ribu hektare lahan yang digunakan, 3 ribu hektare yang nanti dimanfaatkan untuk pembangunan awal.

"Kita sedang melakukan pendekatan nanti kita akan mengambil 180.000 Ha ini tidak satu pala mungkin perlu corenya dulu 3.000 Ha. Misalkan tahun depan 100.000 Ha lagi atau kapan gitu (dibutuhkan) sehigga 180.000 Ha itu nanti setelah semua menjadi kawasan ibu kota," pungkasnya.

4 pertimbangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi ideal untuk pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia.

Melalui serangkaian kajian selama tiga tahun ke belakang, Jokowi menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.