Apa Saja Risiko Bencana Alam di Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur? Ini Penjelasan BMKG

TRIBUNNEWS.COM - BMKG memberi penjelasan mengenai keputusan pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan telah diumumkan Jokowi beberapa waktu lalu.

Penjelasan BMKG tersebut terkait beberapa alasan mengenai pemindahan ibu kota baru berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Salah satu alasan pemindahan lokasi ibu kota baru di Kalimantan yaitu minimnya risiko bencana, menanggapi hal tersebut begini penjelasan dari BMKG.

Baca: Jadi Anggota DPRD DKI, Ini Fokus Hardiyanto Kenneth

Baca: Wujudkan Pengembangan UMKM Yang Tangguh dan Mandiri Melalui Penyaluran Dana Program Kemitraan

Tanggapan mengenai alasan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Metodologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) Dwikorita Karnawati, Selasa (27/8/2019) yang dikutip dari Kompas.com.

Dwikorita menjelaskan, Pulau Kalimantan memiliki jarak yang lebih jauh dari zona megathrust.

Kemudian ia menambahkah Zona megathrust berada sekitar 250 km dari pantai Sumatera yang memanjang ke selatan Jawa, Nusa Tenggara sampai Papua bagian Selatan.

"Nah kalau itu yang kita sebut megathrust berarti jaraknya terhadap Jakarta itu kan lebih dekat daripada jarak megathrust terhadap Kalimantan Timur potensi ancamannya lebih jauh," kata Dwikorita di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dwikorita juga menjelaskan jika ancaman tsunami di Pulau Kalimantan hanya bersifat tsunami kiriman.

Selanjutnya ia juga mencontohkan dengan gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tenagh yang memiliki jarak dekat dengan pantai serta memiliki potensi terjadinya tsunami.

Dwikorita juga mengatakan, ancaman tsunami di Pulau Kalimantan sifatnya tsunami kiriman.

Baca: KPK Buka Pintu bagi Pansel Capim yang Ingin Dalami Rekam Jejak Para Calon

Baca: Tak Cuma Pendiri Komunitas Bumi Datar, Terkuak Pupung Sadili Jadi Relawan Jokowi di Pilpres 2019

Hal ini berbeda dengan Pulau Sulawesi khususnya Palu, Sulawesi Tengah yang memiliki jarak yang dekat dengan pantai dan pusat yang berpotensi terjadinya tsunami.

Ia juga menjelaskan sebelum tsunami kiriman itu datang, masyarakat di Kalimantan Timur bisa dievakuasi sehingga menjadi lebih aman.

"Tapi kalau di Kaltim, gempa dulu travel time-nya butuh waktu kurang lebih 20 menit. Jadi waktu 20 menit cukup untuk dilakukan evakuasi dengan sistem peringatan dini yang ada, artinya meski lebih aman tapi harus ada sistem peringatan dini tsunami, tapi memang jauh lebih aman," ujarnya.