Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Syafii Maarif mengaku telah menghubungi orang di lingkungan Istana Negara terkait proses seleksi calon pimpinan KPK.

Dalam pembicaraannya Buya Syafii Maarif meminta agar Presiden Joko Widodo diberikan data lengkap terkait 20 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang saat ini sedang menempuh tahapan Uji Publik dan Wawancara.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar Jokowi bisa memilih orang yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sesuai dengan kriteria pada pasal 3 Undang-Undang KPK yang berbunyi 'Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun'.

"Kemarin saya kontak orang di lingkungan Istana supaya Pak Presiden diberi peta sebenarnya untuk 20 orang itu sehingga yang terpilih nanti adalah yang sesuai dengan Pasal 3 itu," kata Buya Syafii Maarif di Gedung Penunjang KPK, Rabu (28/8/2019).

Baca: Curhat Sering Dibanding-bandingkan dengan Agnez Mo sejak Dulu, Cinta Laura: Aku Bingung Banget Lho

Baca: Demi Peran Gundala, Abimana Aryadatya Disiksa Cecep Arif Rahman

Baca: Kalender 2020: Total Ada 15 Libur Nasional Tak Ada Libur di Bulan Februari, September, dan November

Baca: Rusuh di Deiyai Papua: Aparat Ditembaki Hingga Aksi Masa Dikoordinir Komite Nasional Papua Barat

Terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, ia mengatakan Jokowi harus berpihak pada fakta-fakta yang ada.

"Ya Presiden (perlu) berpihak pada fakta, kepada yang benar. Jadi saya katakan mungkin yang paling ideal tidak ada, tapi yang setidak-tidaknya yang memimpin KPK itu yang catatan hitamnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Saya kira itu wajar," kata Buya Syafii Maarif.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya Komisi III DPR RI untuk memastikan pimpinan KPK selanjutnya bebas dari kepentingan pribadi dan golongan.

"Yang juga penting nanti Komisi III. Komisi III itu kan orang politik semua, perwakilan partai politik. Saya berharap kali ini Komisi III jangan berdasarkan kepentingan golongan politik tapi betul-betul untuk bangsa dan negara," kata Buya Syafii Maarif.

20 nama

Sebelumnya Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK mengumumkan sejumlah nama yang lolos dalam proses seleksi profile assessment atau penilaian profil.

Pengumuman dilakukan di lobby Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, pada hari ini, Jumat siang (23/8/2019).

Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Ganarsih mengatakan, 20 nama tersebut berasal dari berbagai latar belakang.

Sebelumnya 40 nama itu mengikuti seleksi Profile Assessment yang dilakukan pada 8-9 Agustus 2019, di Lemhanas RI Jakarta.

Baca: Mantan Bupati Garut Terjaring Operasi Satpol PP di Hotel, Ini yang Terjadi Selanjutnya