TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie menilai tak seharusnya Wasekjen MUI (Majelis Ulama Indonesia) Tengku Zulkarnain berkomentar terlalu jauh mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, apalagi dalam kacamata pertahanan.

Jimly menegaskan bahwa mengenai resiko pertahanan ibu kota baru di Kalimantan Timur agar disampaikan oleh pihak-pihak berwenang atau yang ahli soal pertahanan negara.

“Biar ahlinya saja yang komentar, MUI kan bukan ahli soal rudal, saya juga tidak mempunyai kapasitas untuk memberi pendapat soal itu,” ungkap Jimly saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Baca: Setya Novanto Minta Dibebaskan dari Hukuman

Jimly berpendapat semua pihak seharusnya memberi kesempatan pemerintah untuk melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam soal pemindahan ibu kota serta menyampaikannya kepada publik nanti.

Ia juga meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak berkomentar di luar kapasitasnya mengenai pemindahan ibu kota.

Karena menurutnya rencana tersebut masih berupa gagasan dan ide yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang butuh tindak lanjut.

Baca: 26 Kutipan Berbahasa Inggris Tentang Traveling untuk Caption Foto Instagram

“Pidato Presiden kan baru ide dan rencana, prosesnya kan perlu merevisi dan membuat undang-undang sebagai dasar perencanaan termasuk anggarannya yang dituangkan dalam undang-undang peralihan. Mungkin baru 10 tahun lagi rencana itu dapat diwujudkan, sebelum itu ya ibu kota tetap di Jakarta,” pungkasnya.

Dalam cuitannya di media sosial Twitter, Tengku Zulkarnain menyebut pemindahan ibu kota tak akan berdampak apa pun terhadap perekonomian warga Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa justru pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur justru membuat jantung negara mudah dicapai dan diserang menggunakan alat perang bahkan rudal dari Cina.