TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Kita sudah dengar bahwa pengumuman dari pak Presiden pindah ke Kaltim ya, termasuk dalam desain itu Mabes Polri pindah ke sana. Prinsip dari Polri pasti akan mendukung kebijakan dari pak Presiden," ujar Tito di Rupatama, Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).

Ia mengatakan dukungan pihaknya kepada pemerintah dilakukan dengan melakukan dua hal penting.

Pertama, yakni mengamankan Kalimantan Timur dari para spekulan tanah yang berkompetisi mencari keuntungan dan menimbulkan konflik disana.

"Kita menjaga situasi wilayah masyarakat sana juga agar mereka welcome dan tidak menimbulkan konflik resistensi," ucapnya.

Baca: Soal RUU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Tunggu Usulan DPR RI

Baca: Punya Istri 4, Politisi Hanura Boyong 3 Istrinya yang Cantik Saat Dilantik Jadi Anggota Dewan

Kedua, mantan Kapolda Metro Jaya itu memastikan pula Korps Bhayangkara akan mendukung dengan cara mengikuti grand design yang dibuat oleh pemerintah.

"Pasti akan membuat design kantor dan asramanya sesuai dengan design yang dibuat grand design pemerintah, karena ini design yang nggak bisa dibuat dengan cara sendiri. Kita akan sesuaikam, tapi teknis apa yang diperlukan untuk satuan mana tentu akan dikoordinasikan," pungkasnya.