Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hendardi Tegaskan Pansel KPK Transparan Saat Test Uji Publik Capim dari Kepolisian Sri Handayani

Menurut Hendardi, Pansel Capim KPK sudah sangat transparan dalam menguji para Capim KPK yang lolos ke tahap berikutnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Hendardi Tegaskan Pansel KPK Transparan Saat Test Uji Publik Capim dari Kepolisian Sri Handayani
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Hendardi saat saat membuka sesi wawancara dengan Capim KPK Sri Handayani yang merupakan Capim dari institusi kepolisian di gedung Sekneg, Jakarta, Kamis (29/8/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Hendardi secara tegas mempersilakan masyarakat yang mengatasnamakan koalisi pengawal Capim KPK untuk masuk delam ruang test wawancara dan uji publik di gedung Sekneg, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut Hendardi, Pansel Capim KPK sudah sangat transparan dalam menguji para Capim KPK yang lolos ke tahap berikutnya.

Sehingga, ia berharap tidak ada lagi anggapan bahwa Pansel Capim KPK tidak transparan.

Hal itu disampaikam Hendardi saat membuka sesi wawancara dengan Capim KPK Sri Handayani yang merupakan Capim dari institusi kepolisian.

"Sebelumnya, saya apa kalau ada teman-teman yg dari koalisi itu atau kawal sana-sini itu silakan masuk aja karena nanti supaya jangan ada kritik-kritik bahwa Pansel tidak transparan atau apa tapi uji publik ga mau datang," kata Hendardi.

Baca: Massa di Jayapura Kian Anarkis, Gedung Telkom dan Hotel Dilempari Batu, Kantor MRP Dibakar

Ia pun membuka pertanyaan kepada Sri soal hubungan Polri-KPK yang pasang surut belakangan ini.

Sri pun diminta Hendardi untuk memberikan pandangannya soal itu.

Berita Rekomendasi

"Hubungan Polri dan KPK turun naik, pasang surut, kadang baik tapi kadang sering berhadapan, gimana visi anda bangun hubungan itu bagi pembenahan korupsi? Secara normatif KPK ada kewenangan supervisi, sebagimana diatur pasal 6 UU KPK. Seharusnya polri sampaikan info dan disupervisi KPK, kalau itu enggak jalan itu mesti KPK bisa ambil alih. Nah gimana itu? Selama ini kita liat itu enggK gitu jalan, gimana?" tanya Hendardi.

"Sering kami liat dengan media cetak dan elektronik demikian. Kurang harmonis tersebut, kalau saya sudsh sampai masuk sebagai capim, semua itu saya akan benahi apa yang kurang harmonis itu. Hal ini perlu ada kegiatan untuk antisipasi adanya hal hal kurang harmonis tersebut. Kurang harmonis karena apa? Apa individu, padahal tupok KPK enggak gitu, ada 5 hal, ada koordinasi, ada supervisi dan sebagainya," jawab Sri.

Baca: Pembunuh Perempuan Penuh Luka Tusuk di Kebon Jeruk Ternyata Suaminya Sendiri

Hendardi pun minta Sri untuk membeberkan latar belalang maju sebagai pimpin (KPK)

"Sebagai calon latar belakang Polri ini, dipimpinan KPK seandainya terpilih itu akan perkuat hubungan itu atau sebaliknya? Berani supervisi Polri?" tanya Hendardi.

"Saya tidak pernah ada rasa takut, asalkan tugas dan tanggung jawab saya sesuai prosedur, itu yang saya lakukan, kaitan KPK dan Polisi kita rangkul, mari sama sama laksnakan tugas gimana berantas korupsi tersebut, KPK tidak mungkin jalan sendiri tanpa instansi lain contohnya polisi, ada 34 provnsi, sedangkan personel KPK hanya berapa, sehingga perlu ada kerja sama yang baik," jawab Sri.

Sebelumnya, Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) menolak hasil panitia seleksi (pansel) Capim KPK yang telah meloloskan 20 nama dari tahap seleksi uji profile assesement.

Baca: Roger Danuarta Tolak Nikah Siri saat Tak Direstui, Cut Meyriska: Aku Salut Banget

"Kita bertolak belakang dengan pansel. Kita menanggap masa depan KPK terancam dengan kinerja Pansel selama ini ketika kita membaca 20 nama yang beredar di masyarakat," kata anggota koalisi kawal Capim KPK, Kurnia Ramadhana, Minggu (25/8/2019).

Kurnia menyesalkan sikap pansel capim KPK yang tidak menerima masukan dari masyarakat sipil. Salah satunya koalisi kawal capim KPK ini.

"Bukan hanya menghiraukan, tetapi juga resistance dan beberapa kali justru mengatakan bahwa misalnya ketika koalisi berbicara 'Ini masyarakat yang mana, publik yang mana yang dimaksudkan oleh koalisi'. Itu kita pandang bukan sikap-sikap yang baik yang ditunjukkan oleh pansel," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas