TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menilai bahwa persoalan di Papua sudah masuk pada tingkatan serius.

Pasalnya hingga kini masih terkadi kerusuhan di sejumlah daerah di Papua. Belum lagi sejumlah pejabat mendapat penolakan oleh mahasiswa Papua saat berupaya menjalin komunikasi di Surabaya.

"Berbagai aksi mahasiswa Papua di beberapa Kota Besar, penolakan rombongan Gubernur Papua dan Jatim oleh Mahasiswa di Asrama Papua pada Rabu 28 Agutus 2019 serta masih dimatikannya jaringan internet di Papua hingga saat ini menurut Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta mengindikasikan persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius," ujar Sukamta, Kamis, (29/8/2019).

Baca: Rusuh di Papua Melebar ke Jayapura, Massa Anarkis Lempar Batu ke Aparat hingga Rusak Mobil Dandim

Hingga saat ini, ia menilai pemerintahan dan aparat masih belum bisa mengungkap akar permasalahn di Papua secara komprehensif. Oleh karenanya ia meminta Pemerintah, transparan dalam menanggulangi masalah di Papua. Pemerintah juga diharapkan mengubah cara pendekatan dalam selesaikan masalah Papua.

"Karena setelah berjalan 2 pekan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Apalagi sudah jatuh korban dari anggota TNI dan Polri. Saya kira pemerintah perlu mengubah pendekatan yang terlalu lunak menjadi lebih tegas, khususnya terhadap perilaku terorisme bersenjata. Sementara untuk demonstrasi-demonstrasi tetap harus diberi ruang, " katanya.

Baca: Lokasi Ibu Kota Baru RI di Ternyata Terkepung Izin Tambang Batu Bara

Sekretaris Fraksi PKS ini meminta Pemerintah untuk menghentikan sejenak isu Pemindahan Ibukota dan fokus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan Papua.

Persoalan Papua lebih penting untuk segera diselesaikan ketimbang rencana memindahkan ibu kota.

Ia menyarankan agar pemerintah segera membuat langkah substantif dan cermat untuk selesaikan Papua.

Baca: Viral Bule Austria Bahagia Nikahi Bambang Petugas Oranye, Semoga Kau Jadi Suami & Ayah Terbaik

Terutama menindaklanjuti laporan beberapa riset di Papua bahwa persepsi sebagian besar responden warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.

"Padahal Pak Presiden sudah 13 kali mengunjungi Papua dan pemerintah mengklaim membangun banyak infrastruktur di Papua. Oleh sebab itu perlu segera dirumuskan oleh pemerintah baik agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua," pungkasnya.