TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu bahwa ada deal antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam tata letak ibukota negara di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara sama sekali tidak benar dan mendasar.

Demikian ditegaskan politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait membantah isu bahwa ada deal antara Jokowi dan Prabowo terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur saat diwawancara usai diskusi dan bedah buku "Akal Sehat Bambang Soesatyo" di kawasan Menteng, Jakarta (Rabu, 28/8).

"Isu ditebar oleh orang-orang yang tak suka hubungan Jokowi dan Prabowo menjadi baik," kata Ara, demikian ia disapa, yang juga Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP).

Setelah Jokowi dan Prabowo berkompetisi dalam Pilpres 2019, jelas Maruarar, banyak pihak yang menginginkan agar Jokowi dan Prabowo bisa kembali bertemu dan bersatu.

Namun ada juga yang tidak suka hubungan keduanya menjadi baik sebagaimana harapan mayoritas Indonesia.

"Mereka orang-orang yang cemburu," tegas Maruarar.

Maruarar sendiri memastikan bahwa Jokowi dan Prabowo merupakan dua sosok politisi yang paripurna.

Keduanya tahun kapan harus bersaing dalam kontestasi demokrasi, dam kapan saatnya bersama-sama membangun bangsa dan negara.

"Jokowi dan Prabowo potret politisi yang jadi negarawan," tegas Maruarar.

Maruarar menambahkan bahwa proses pemindahan ibukota negara sudah melalui proses dan kajian yang sangat panjang dan mendalam. Karena itu tak relavan lagi membuat isu bahwa ada tanah Prabowo di lokasi tersebut.

"Kalau benar ada tanah Prabowo juga emang kenapa. Apalagi cuma isu," ungkap Ara dengan diplomatis.