Sebagai anggota Brimob, katanya, harus siap siang malam, panas maupun hujan, tidak ada halangan untuk melaksanakan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Personel juga boleh melakukan tindakan tegas secara terukur, sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tetapi, tepat sasaran, tepat waktu saat menindak tegas para pelaku kejahatan, pelaku kriminal, dan kelompok kriminal bersenjata.

"Belum tahu berapa lama akan bertugas di sana dan di mana."

"Karena prinsipnya mengirimkan kekuatan ke Polda Papua. Nanti Kapolda Papua yang mengaturnya," terang calon pimpinan Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) itu.

Perusakaan lapas

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyesalkan insiden dugaan perusakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura di Jayapura, Papua, imbas kerusuhan massa, Kamis (29/8/2019).

Akibat insiden itu, fasilitas lapas berupa dapur dan ruang tahanan rusak, serta empat narapidana kabur.

"Itu yang kita sesalkan, kami di Lapas Abepura juga ada sedikit insiden. Dapur dibakar, ada empat narapidana melarikan diri," ungkapnya di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Ia pun meminta Kepala Kantor Wilayah Kemenhumkam di Papua dan Papua Barat, untuk tidak terprovokasi dan tetap tenang menghadapi situasi ini.

Serta, mengajak tokoh masyarakat setempat berdialog bersama.

"Saya sudah perintahkan Kakanwil Papua, Kakanwil Papua Barat, seluruh unit kerja yang ada di sana untuk terus siaga."

"Menemui tokoh-tokoh masyarakat di sana untuk dapat merajut kembali bersama sebagai anak bangsa untuk membangun Papua, itu yang kita lakukan," tuturnya.

Sementara, sebanyak dua satuan setingkat kompi (SSK) atau sekira dua ratus personel TNI dari Yonif 501 Kostrad dan 129 personel dari Korps Marinir, dikerahkan ke Jayapura.