Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

BPJS Kesehatan

DPR: Kalau Iuran BPJS Naik, Harus Hilangkan Diskriminasi dan Antrean Pasien

Putih Sari juga mengatakan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan.

DPR: Kalau Iuran BPJS Naik, Harus Hilangkan Diskriminasi dan Antrean Pasien
dok. DPR RI
Anggota Komisi IX Putih Sari, saat melakukan Kunjungan Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali terkait kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan.

Jika nantinya usulan itu dilaksanakan, ia meminta pemerintah agar kenaikan premi BPJS Kesehatan dilakukan secara bertahap.

"Kalau kenaikan dilakukan secara drastis akan memberatkan masyarakat kita yang sebagian besar masih hidup pas-pasan sehingga dikhawatirkan tidak melanjutkan sebagai peserta BPJS Kesehatan," kata Putih kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini beralasan, pendapatan masyarakat belum cukup secara umum.

Menurutnya, jangan sampai peningkatan premi yang terlalu tinggi justru akan menyebabkan drop out peserta lebih besar.

Putih Sari juga mengatakan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan.

Baca: Jusuf Kalla dan Istri Melayat ke Puri Cikeas

Selain itu pasien BPJS juga tidak boleh dipersulit lagi dalam mendapatkan hak pengobatan atau pelayanan yang memadai di semua jenjang fasilitas kesehatan.

"Harus linear dengan peningkatan layanan, jangan sempai ada lagi pasien antri, mendapat perlakuan diskriminasi, apalagi ditolak dengan alasan rumah sakit penuh," tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta ini.

Dalam kaitan ini, Putih Sari juga mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran 2019 untuk menutup defisit tahun 2019.

Kemudian, pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara BPJS Kesehatan terkait rendahnya kolektibilitas peserta.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas