Pro Kontra Pembatasan Internet di Papua: Ombudsman Minta Peninjauan Ulang, Pemerintah dan Polri Sebut demi Kebaikan

TRIBUNNEWS.COM - Keputusan untuk membatasi layanan internet di Papua mengundang kontroversi dari berbagai pihak.

Pembatasan internet dilakukan dengan tujuan meredam hoax yang bisa memperparah kondisi di Papua.

Berita bohong maupun hal-hal yang dapat memicu provokasi dipercaya beredar melalui media sosial.

Namun, keputusan pembatasan internet ini mendapat respon berbeda dari berbagai pihak.

Ombudsman meminta peninjauan ulang pembatasan internet di Papua.

Baca: Setelah Pilpres 2019, Sandiaga Uno Sebut Dirinya Jadi Pengacara, Singgung soal OK OCE

Sedangkan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Polri menilai pembatasan internet ini sebagai hal yang wajar dilakukan dengan maksud untuk meredam kondisi di Papua.

1. Tanggapan Jokowi soal Pembatasan Internet di Papua: Untuk Kebaikan Kita Bersama

Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo menyebut pembatasan internet yang dilakukan di sejumlah wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat adalah demi kebaikan.

"Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Senada dengan Jokowi, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara memastikan bahwa pembatasan akses internet di Papua adalah untuk kepentingan nasional.

Menurut Rudiantara, pembatasan akses itu juga telah dibahas dengan aparat keamanan.

Kemenkominfo melakukan pemblokiran data internet di Papua dan Papua Barat sejak Rabu (21/8/2019).

Pemblokiran ini dilakukan setelah terjadi kerusuhan massa di Papua dan Papua Barat, khususnya di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika.

Baca: Membakar dan Menjarah Ruko dan Perkantoran, Ini Ragam Senjata yang Digunakan Perusuh di Papua