Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai, pemerintah perlu meminta kepada Perwakilan Indonesia di luar negeri untuk berkomunikasi secara intens dengan pemerintah setempat terkait insiden yang terjadi di Papua.

Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan penjelaskan yang tepat mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan insiden di Papua.

"Tentu akan ada pihak-pihak dari luar negeri seperti Benny Wenda yang ingin memanfaatkan bahkan mengeksploitasi masyarakat di Papua agar terprovokasi untuk merdeka. Meski perlu diwaspadai apa yang dilakukan pihak-pihak luar, termasuk Benny Wenda, saya yakin negara-negara di dunia tidak akan mengakui kemerdekaan Papua," ujar Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Senin (2/9/2019).

Dia yakin, terkait insiden yang terjadi di Papua, negara-negara di dunia, kecuali mungkin beberapa negara di Pasifik, akan tetap mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI.

Baca: Sinopsis Drama India Ishq Mein Marjawan Episode 43, Senin (2/9/2019): Arohi Mencari Deep

Karena itu, dia meminta kepada Perwakilan Indonesia di luar negeri untuk berkomunikasi secara intens dengan pemerintah setempat terkait insiden yang terjadi di Papua.

Selain itu juga mengkomunikasikan upaya-upaya pemerintah untuk menyelesaikan insiden yang ada.

Selain juga, pemerintah perlu berkomunikasi ke media mancanegara. Termasuk Perwakilan di luar negeri untuk bicara dengan media setempat tentang apa yang terjadi di Papua dan upaya penanggulangannya.

"Terakhir, pemerintah perlu memberikan briefing kepada perwakilan dari berbagai negara yang ada di Jakarta terkait insiden di Papua dan penanggulangannya," jelasnya.

Baca: Ramalan Zodiak Senin 2 September 2019: Taurus Berhenti Lari dari Masalah, Cancer di Zona Nyaman

Keterlibatan Pihak Asing

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang timbul di beberapa wilayah Papua, beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional.

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak menjelaskan secara detail siapa pihak asing yang dimaksud dan peran yang bersangkutan dalam kerusuhan tersebut.

Menurutnya, pihaknya akan menangani kasus keterlibatan pihak asing itu melalui cara bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan intelijen. 

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Sweeping Asrama Mahasiswa Papua

"Jadi kami harus menanganinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) dan jaringan intelijen," ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan kasus ini harus ditangani secara komprehensif.

Baca: Polisi: Ada Unsur Kesengajaan di Aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Seberang Istana

Iqbal mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut.

Baca: Ini Rincian Masalah yang Jadi Pemicu Gejolak Politik di Papua Menurut Stafsus Istana

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan tengah didalami. Polri disebutnya tak segan menindak apabila menemukan bukti hukum.

"Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja. Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antarnegara," ujar Iqbal.

"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misalnya terbukti secara hukum, tentunya akan ditindak," imbuhnya.

Baca: Bukan Banyuwangi, Lokasi 'KKN di Desa Penari' Diduga Kuat di Wonoboyo Bondowoso, Begini Analisanya

Kapolri dan Panglima TNI akan Berkantor di Papua Selama Satu Minggu

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan akan menambah pasukan yang diterjunkan ke Papua. Saat ini, sudah ada 6.000 personel gabungan TNI-Polri di Tanah Papua.

"Kalau kurang akan saya tambah lagi, saya dengan pak Panglima (Marsekal Hadi Tjahjanto, - Red) sudah komitmen. (Kalau) kurang, akan tambah lagi sampai situasi aman," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019) kemarin.

Selain itu, Tito juga menegaskan akan berangkat ke Papua langsung untuk memastikan keamanan di lokasi. Tak sendiri, ia akan didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Menurut mantan Kapolda Papua dan Metro Jaya itu, dirinya akan berada disana seminggu lamanya atau hingga situasi benar-benar aman. "Kita akan berangkat ke sana untuk jaga keamanan. Saya akan paling tidak, mungkin 4-5 hari atau seminggu akan ada di situ (Papua) sampai situasi benar-benar aman," ucapnya.

Jenderal bintang empat itu pun kembali menegaskan jika situasi panas tak kunjung reda, pihaknya siap menambah pasukan untuk mengamankan dan melakukan penegakan hukum.

"Kalau tidak (aman) atau kurang, saya akan menambahkan pasukan dan kalau ada yang melakukan kerusuhan kita akan tegakkan hukum pada mereka," ujar Tito Karnavian.