Golkar Kecam Amien Rais Soal Pemindahan Ibu Kota, Tidak Cerminkan Eks Guru Besar Ilmu Politik
Pernyataan Amien Rais itu lebih banyak didasari oleh asumsi-asumsi yang sangat tidak mendasar.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengecam pernyataan politikus senior PAN Amien Rais yang menyebut pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim) bisa mempercepat pengambilalihan kedaulatan Indonesia oleh Tiongkok.
Anggota DPR RI ini heran sebagai seorang mantan guru besar Ilmu Politik dan akademisi, Amien Rais bisa mengait-kaitkan sesuatu hal yang tidak punya pijakan ilmiahnya.
"Heran dengan sikap seorang Amien Rais dengan pernyataannya seperti itu. Pernyataan itu tidak mencerminkan bahwa beliau ini seorang eks guru besar Ilmu politik dan akademisi," tegas mantan Jurubicara TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Selasa (3/9/2019).
![Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.](https://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/ace-hasan-syadzily-nih4.jpg)
Pernyataan Amien Rais itu lebih banyak didasari oleh asumsi-asumsi yang sangat tidak mendasar.
Baca: Terinspirasi dari Ini, Aulia Kesuma Ingin Dorong Mobil Pupung & Dana ke Jurang Tapi Keburu Meledak
"Apalagi mengkait-kaitkan dengan Beijing segala macam. Itu sesuatu yang sama sekali tidak relevan untuk dikaitkan," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Ace menegaskan, wacana rencana pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sesungguhnya bukan sesuatu yang baru disampaikan oleh para Presiden sebelum Presiden Jokowi.
Hanya saja wacana pemindahan ini di era Presiden Jokowi jauh lebih maju dengan menyebutkan daerahnya yang lebih jelas, yaitu sebagian Kabupaten Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Baca: Kata Eggi Sudjana Soal Rusuh Papua, Kalau Model Separatis, Jokowi Mestinya Terjunkan Kopassus
Lebih jauh ia menjelaskan, soal pemindahan Ibu kota yang digagas Presiden Jokowi ke kedua kabupaten di Kalimantan Timur ini tentu sudah melalui studi kelayakan (feasibility study). Baik itu dari berbagai dimensi strategis, baik dari segi letak geografis, ekonomi, politik, pemerintahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan pertahanan nasional termasuk juga aspek potensi kebencanaan seperti gempa dan lain-lain.
Kata Amien Rais Pemindahan Ibu Kota Enggak Ada Manfaatnya, Banyak Mudaratnya
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyelipkan pesan kepada Presiden Jokowi, saat berkumpul bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli di seminar "Menyoal Pemindahan Ibu Kota", di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Ia yang hadir dan didapuk menjadi keynote speech pada seminar itu menuturkan, Jokowi harus membatalkan keputusan pemindahan ibu kota itu.
Baca: Dilaporkan ke Polisi, Melaney Ricardo Jawab Tegas Tudingan Tak Berpihak ke Elza Syarief
Meski pemerintah telah meninjau dari berbagai aspek, Mantan ketua MPR RI ini menuturkan, hal itu tak menguatkan urgensi pemindahan ibu kota negara, tetapi memberi kerugian bangsa.
Dari forum itu juga, ia pun mengajak tamu yang hadir untuk bersepakat pemindahan ibu kota dinilai tak perlu dan harus dibatalkan.
"Kita orang melayu tanpa ada basa basi. Menurut saya sudahlah sudah cukup dari semua argumen ini. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi Insya Allah lewat seperti (forum seminar) rencana itu bisa batal, seperti saat menolak reklamasi teluk Jakarta," kata dia.
Baca: Pengakuan Korban Selamat Kecelakaan Tol Cipularang: Mobilnya Terbang Ke Jurang dan Hancur
Bahkan ia menyebut, ada campur tangan asing dalam keputusan pemindahaan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yakni melanggengkan misi negara tirai bambu untuk menguasai dunia.
"Sesungguhnya pemindahaan ibu kota ini bukan menunggu studi Bapennas tapi studi Beijing. Jadi anda lihat lautan sebelah Kaltim itu kalau terus ke utara memang sampe ke Laut Cina Selatan dan sampai ke Laut China. Meka punya one belt one route, jalan sutra darat jalan sutra laut," jelasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.