Hasil Survei Ungkap Alasan Masyarakat di Bawah Usia 40 Tahun Tolak Ibu Kota Dipindah
"Penduduk di usia ini mereka sudah merasakan bisa bekerja dari mana pun, sebenarnya kan begitu," kata Rico dalam konferensi pers
Editor: Malvyandie Haryadi
Kekhawatiran KPPU
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengantisipasi terjadinya persekongkolan tender di proyek pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, pihaknya memperkirakan akan ada pengadaan barang dan jasa secara masif oleh para pelaku usaha saat ibu kota pindah ke wilayah tersebut.
"Ketika ada pengadaan barang dan jasa dalM jumlah di luar kebiasaan, misalnya di Balikpapan sebelum dan sesudah ada ibu kota. Kalau ada pengadaan masif dalam waktu singkat ada potensi persekongkoloan," kata Guntur saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Guntur menjelaskan, ketika terjadi pengadaan barang dan jasa yang besar, ada potensi terjadinya kelalaian dari pihak penyedia atau kelompok kerja (Pokja).
"Itu juga berikan ruang ke pelaku-pelaku usaha yang punya niat tak baik, kuasai pengadaan barang jasa," tambahnya.
Baca: Golkar Kecam Amien Rais Soal Pemindahan Ibu Kota, Tidak Cerminkan Eks Guru Besar Ilmu Politik
Baca: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Defisit Panjang hingga Dianggap Warisan Buruk Periode Pertama Jokowi
Untuk itu, pihaknya akan menambahkan personel KPPU di kantor wilayah Balikpapan, Kaltim.
"Karena aktivitas tender akan makin banyak dalam waktu singkat. Kami respon dengan penambahan sumber daya ke Balikpapan. Di situ jg banyak tangani perkara tender," jelas Guntur.
Selain itu, dia memastikan bila ada pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang ada.
"KPPU menjaga kepentingan publik dengan intensikan penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa," pungkasnya.
Dana pemindahan dipertanyakan
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, banyak alasan pemindahan ibu kota negara ke wilayah baru bisa dibatalkan.
Ia menyebut, proses payung hukum terlampau panjang, pembiayaan belum jelas, serta kajian sosial, ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilainya kurang memadai.
"Saya menganggap ini masih wacana ketimbang rencana. Karena kalau rencana pasti ada planning yang jelas," ujar Fadli saat membuka seminar menyoal pemindahan ibu kota, di ruang Muis, kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Dirinya menyoroti, terkait pembiayaan pemindahan ibu kota negara baru ke wilayah Kalimantan Timur.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.