Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kamis Lusa DPR RI Panggil Menlu dan Menkominfo Terkait Pembatasan WNA serta Akses Internet di Papua

Kami prinsipnya mendukung apa yang dilakukan pemerintah, tapi kami butuh penjelasan dari Menlu tentang soal ini karena cukup kompleks

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Kamis Lusa DPR RI Panggil Menlu dan Menkominfo Terkait Pembatasan WNA serta Akses Internet di Papua
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan akan memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara besok Kamis (5/9/2019).

Menteri dan pimpinan lembaga negara yang akan dipanggil antara lain Menlu Retno Marsudi, Menkominfo Rudiantara, Menhan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Khusus untuk Menlu, Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan terkait pembatasan warga negara asing (WNA) yang ke Papua dengan batas waktu yang tidak ditentukan yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto kemarin.

Baca: ART Tewas Diserang Anjing Majikan, Begini Pengakuan Bima Aryo hingga Proses Evakuasi 3 Anjing

“Kami prinsipnya mendukung apa yang dilakukan pemerintah, tapi kami butuh penjelasan dari Menlu tentang soal ini karena cukup kompleks. Besok Kamis kami akan undang beliau-beliau,” ungkap Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Sedangkan kepada Menkominfo, Abdul Kharis mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan mengenai pembatasan akses internet di Papua dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Baca: Tak Cuma Nikita Mirzani, Elza Syarief Juga Laporkan Seluruh Orang di Program Hotman Paris Show

Abdul Kharis mengaku pihaknya belum bisa memberikan penilaian mengenai hal tersebut sebelum mendengarkan dari Kemenkominfo.

“Kami belum bisa menilai. Sebagai mitra Menkominfo kami masih akan meminta penjelasan baru setelah itu baru kami bisa berikan rekomendasi,” tegasnya.

Baca: Satpol PP Pasuruan Selidiki Oknum Internal yang Bocorkan Informasi Razia Kawasan Prostitusi Tretes

Berita Rekomendasi

Melalui rapat dengar pendapat besok Kamis itu, Abdul Kharis berharap DPR RI bisa memberikan masukan yang progresif untuk bisa menyelesaikan masalah di Papua tersebut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas