PT Karya Citra Nusantara (KCN), operator Pelabuhan Marunda,  menyatakan pengelolaan dwelling time oleh perusahaan itu sebagai penunjang pelabuhan Tanjung Priok berdampak penting untuk pengaturan arus barang dan proyek Tol Laut pemerintahan Jokowi.

Direktur Utama KCN Widodo Setiadi mengatakan keberadaan pelabuhan yang dikelola perusahaan itu--yang berada di kawasan Marunda, Jakarta Utara--sangat dibutuhkan oleh pemerintah terkait dengan pengaturan arus barang dan jasa.

Sebelumnya, kata dia, pelabuhan Tanjung Priok menerima dua arus barang sekaligus yakni barang kontainer dan curah yang tak diperbolehkan dalam aturan internasional. 

Dengan pelabuhan yang dikelola KCN, kata dia, dwelling time berangsur-angsur turun dari semula enam hari menjadi di bawah tiga hari. KCN sendiri merupakan perusahaan patungan antara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dan PT Karya Teknik Utama sejak 2005 lalu.

Dwelling time merupakan waktu proses sejak bongkar muat barang di pelabuhan ke Tempat Penimbunan Sementara hingga akhirnya keluar dari pelabuhan.

"Kalau sekarang kita yakini bisa di bawah tiga hari, memang baru separuhnya, tetapi sudah ada jalan tol dan Pelabuhan KCN ini sangat menunjang," kata Widodo dalam keterangannya, Senin (29/8/2019).

Walaupun demikian, dia menuturkan, pihaknya juga mengharapkan dwelling timepun harus diimbangi dengan kebijakan lainnya dan fungsi regulator yang maksimal. Widodo juga menuturkan proyek yang dikelola KCN juga masuk dalam proyek strategis nasional yang dicanangkan dalam Nawa Cita Presiden Jokowi.

Perusahaan itu tengah membangun dermaga Pier II, sementara Pier I telah selesai walaupun saat ini masih memiliki sengketa hukum. Widodo menuturkan dengan adanya pengalihan barang curah di kawasan pelabuhan Marunda, polusi tak lagi menyeruak di kawasan publik macam Pantai Ancol. 

Dia menuturkan kontribusi Pier 1 kian besar ke negara dari operasional 800 meter dari 1.950 meter.

Widodo menargetkan pihaknya bisa segera menyelesaikan pembangunan hingga tiga pier. Jika itu terealisasi, kontribusi KCN ke negara akan lebih besar lagi baik melalui pembayaran konsesi hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Artinya semua ke pemerintah. Ada di Pemprov, Kemenhub, KBN, dan pajak," katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya menjelaskan salah satu hal yang membebani biaya logistik dan menghambat kelancaran distribusi barang adalah dwelling time. Pada 2015, Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Kalibaru dwelling time-nya sekitar 5,2 hari.  Atas dasar itulah Jokowi memerintahkan para menterinya untuk memperbaiki waktu bongkar muat barang di pelabuhan tersebut.

Upaya membuahkan hasil. Pada 2016, waktu bongkar muat berhasil ditekan tinggal 3,2-3,7 hari. Namun Jokowi belum puas dengan pemangkasan waktu tersebut dan meminta waktu bongkar muat di pelabuhan terus dipangkas.

Jokowi menuturkan dengan pembangunan pelabuhan baru diharapkan beban logistik dapat ditekan sehingga harga barang-barang, terutama di wilayah Indonesia Timur menjadi lebih murah dan sama dengan harga barang di Pulau Jawa.(*)