TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais sedang menggiring publik dengan opini menyesatkan dan fitnah, ketika menyebut pemindahan ibu kota merupakan persembahan untuk Beijing.

Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyebut tuduhan Amien Rais itu tak dibarengi bukti.

Itu artinya fitnah dan hanya menebarkan kebencian dan kecurigaan.

"Ini kesekian kalinya Amien Rais berpikiran negatif, provokatif dan menyesatkan publik. Tuduhan yang tak dibarengi bukti namanya fitnah dan hanya menebarkan kebencian dan kecurigaan," tegas anggota Komisi II DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Selasa (3/9/2019).

Baca: Presiden Jokowi Buka-bukaan Syarat Beli Tanah di Ibu Kota Baru, Termasuk soal Hunian

Sebagai tokoh bangsa, menurut Awiek, Amien Rais sebaiknya tidak menggiring publik dengan opini menyesatkan-fitnah.

"Apalagi ada bumbu-bumbu pengambilalihan oleh Beijing, segampang itukah?" tegasnya.

Tentu dia tegaskan, bangsa Indonesia tidak bodoh.

Bangsa ini pun sudah berpengalaman melawan penjajah.

"Karena itu kita tidak mungkin akan begitu mudah tunduk diambil alih negara lain," tegasnya.

Reaksi Golkar

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengecam pernyataan politikus senior PAN Amien Rais yang menyebut pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim) bisa mempercepat pengambilalihan kedaulatan Indonesia oleh Tiongkok.

Anggota DPR RI ini heran sebagai seorang mantan guru besar Ilmu Politik dan akademisi, Amien Rais bisa mengait-kaitkan sesuatu hal yang tidak punya pijakan ilmiahnya.

"Heran dengan sikap seorang Amien Rais dengan pernyataannya seperti itu. Pernyataan itu tidak mencerminkan bahwa beliau ini seorang eks guru besar Ilmu politik dan akademisi," tegas mantan Jurubicara TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Selasa (3/9/2019).

Baca: Cantik dan Berprestasi, Ini Profil 2 Wanita Muda Usia 23 Tahun yang Terpilih Jadi Anggota DPR

Pernyataan Amien Rais itu lebih banyak didasari oleh asumsi-asumsi yang sangat tidak mendasar.
"Apalagi mengkait-kaitkan dengan Beijing segala macam. Itu sesuatu yang sama sekali tidak relevan untuk dikaitkan," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.