Anggota DPR: Tak Ada Yang Salah Pemerintah Batasi WNA di Papua dan Papua Barat
Dia menilai pembatasan akses WNA ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya upaya untuk mengangkat isu di Papua menjadi pembicaraan di dunia internasio
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai tidak ada yang salah dari sikap pemerintah melakukan pembatasan Warga Negara Asing (WNA) ke Papua dan Papua Barat.
"Sebagai negara yang berdaulat kita bisa membatasi. Tak ada salahnya kita membatasi WNA yang ada di Papua," ujar politikus PDI Perjuangan ini kepada Tribunnews.com, Rabu (4/9/2019).
Dia menilai pembatasan akses WNA ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya upaya untuk mengangkat isu di Papua menjadi pembicaraan di dunia internasional.
"Tidak ada salahnya kita membatasi WNA yang ada di Papua selama mereka memberikan indikasi bahwa keberadaan mereka itu justru untuk mengangkat dan menginternasionalisasi masalah Papua ini," jelas Andreas Pareira.
Baca: Elza Syarief Sebut Nikita Mirzani Stres dan Minta Sang Artis Pergi ke Psikiater
Dia mengkhawatirkan, isu Papua menjadi hangat di kancah internasional sebagai suatu masalah diskriminasi dan rasialis.
Apalagi ketika ia berkunjung ke Belanda, isu Papua sudah menjadi bahan pembicaraan yang liar.
"Kalau orang bicara di LN soal Papua, orang enggak akan terlalu peduli lagi. Tapi ketika bicara soal rasialis diskirminasi, itu yang jadi masalah," jelasnya.
Selain itu dia juga menilai pemerintah Indonesia tidak perlu sampai meminta bantuan negara lain untuk mengendalikan konflik di Papua.
Karena ia yakin, pemerintah mampu menyelesaikan konflik di Papua tanpa bantuan asing.
"Ya menurut saya selama ini kita bisa kok menjaga kedaulatan kita," tegasnya.
Kendati demikian, Andreas menilai wajar jika negara lain ingin memberikan dukungan kepada Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Baca: Terinspirasi Sinetron, Ini Rencana Awal Aulia Kesuma Hilangkan Jejak Kejahatannya
Namun, bantuan tersebut sebatas bantuan diplomasi.
"Tapi hubungan dari negara-negara sahabat untuk memberikan support untuk menjaga kedaulatan saya kira itu sah-sah saja. Kalaupun (bantuan) itu lebih pada hubungan diplomasi," ucapnya.
Guru Besar UI Nilai Wajar Pemerintah Batasi Orang Asing ke Papua dan Papua Barat
