Tjahjo menilai, Murad sebagai kepala daerah berhak mengajukan protes jika memang merasa kebijakan Susi merugikan masyarakat di wilayahnya.

Ia mengatakan tidak ada masalah dengan pernyataan Murad terhadap Susi.

"Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut Gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silakan mengajukan keberatan."

"Menurut saya tidak ada masalah," terang Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

"Saya kira diskresi kepala daerah penting dalam hal yang mungkin memang ada keputusan yang tak sesuai kondisi geografis, tantangan dan masalah yang dihadapi oleh daerah," tambah dia.

Lebih lanjut, Tjahjo Kumolo menyebutkan belum mengetahui secara detail seperti apa kebijakan moratorium Susi Pudjiastuti yang diprotes Murad Ismail.

Meski begitu, Tjahjo mengaku ia mendapat keluhan dari para bupati di wilayah Maluku terkait kinerja Susi.

Baca: Riset Indonesia Indicator: Susi Pudjiastuti Menteri Termasyhur dan Paling Berpengaruh di Twitter

Baca: Susi Pudjiastuti yang Tampil Simpel Namun Elegan saat Ikuti Hadiri Sidang Tahunan

"Memang sebelumnya jauh sebelum Pak Murad Ismail menyatakan keberatan, memang ada beberapa bupati di provinsi Maluku yang juga merasa keberatan."

"Saya bilang silakan dikoordinasikan dengan Pak Gubernur sebagai penguasa wilayah. Itu saja," tutur Tjahjo.

Ia juga tidak mempermasalahkan langkah Murad Ismail memilih mempublikasikan masalah ini.

Tjahjo yakin Murad Ismail sudah menyampaikan keberatannya langsung pada Susi Pudjiastuti.

"Kan sekarang komunikasi sudah semakin luas, bisa dengan media, dengan telepon, video conference semua bisa," ucap Tjahjo.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Rahmat Rahman Patty/Ihsanuddin)