Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gubernur Maluku Nyatakan Perang pada Menteri Susi, Merasa Kesal hingga Mendagri Tak Masalah

Gubernur Maluku nyatakan perang pada Menteri Susi, merasa kesal hingga Mendagri merasa tak masalah.

Gubernur Maluku Nyatakan Perang pada Menteri Susi, Merasa Kesal hingga Mendagri Tak Masalah
KOMPAS.com Rahmat Rahman Patty / Hendra A Setyawan
Gubernur Maluku nyatakan perang pada Menteri Susi, merasa kesal hingga Mendagri merasa tak masalah. 

Gubernur Maluku nyatakan perang pada Menteri Susi, merasa kesal hingga Mendagri merasa tak masalah.

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Maluku, Murad Ismail, menyatakan perang pada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Apa yang menjadi penyebabnya? Lantas, bagaimana tanggapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)?

Pernyataan perang Murad Ismail terhadap Susi Pudjiastuti disampaikan saat acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan sekretaris daerah Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon pada Senin (2/9/2019).

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” tegas Murad, seperti dilansir Kompas.com.

Baca: Sri Mulyani Disuguhi Air Mineral Botol Plastik, Menteri Susi Pudjiastuti Beri Protes Keras

Baca: Kompak, Begini Reaksi Menteri Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti Saat Disuguhi Air dalam Botol Plastik

Dirangkum Tribunnews dari Kompas.com, berikut fakta mengenai pernyataan perang Gubernur Maluku terhadap Susi Pudjiastuti:

1. Merasa kesal pada Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa Indoneaia merupakan negara terbesar kedua setelah Cina dalam hal penyumbang sampah laut di dunia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa Indoneaia merupakan negara terbesar kedua setelah Cina dalam hal penyumbang sampah laut di dunia. (KOMPAS.com/HADI MAULANA)

Pernyataan perang yang disampaikan Gubernur Maluku, Murad Ismail, bermula dari adanya kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi Pudjiastuti.

Tercatat, sebanyak 1.600 kapal berada di Laut Aru sejak adanya moratorium itu.

Namun, tidak ada satupun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas