Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Gubernur Maluku Nyatakan Perang pada Menteri Susi, Merasa Kesal hingga Mendagri Tak Masalah

Gubernur Maluku nyatakan perang pada Menteri Susi, merasa kesal hingga Mendagri merasa tak masalah.

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
zoom-in Gubernur Maluku Nyatakan Perang pada Menteri Susi, Merasa Kesal hingga Mendagri Tak Masalah
KOMPAS.com Rahmat Rahman Patty / Hendra A Setyawan
Gubernur Maluku nyatakan perang pada Menteri Susi, merasa kesal hingga Mendagri merasa tak masalah. 

Gubernur Maluku nyatakan perang pada Menteri Susi, merasa kesal hingga Mendagri merasa tak masalah.

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Maluku, Murad Ismail, menyatakan perang pada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Apa yang menjadi penyebabnya? Lantas, bagaimana tanggapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)?

Pernyataan perang Murad Ismail terhadap Susi Pudjiastuti disampaikan saat acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan sekretaris daerah Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon pada Senin (2/9/2019).

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” tegas Murad, seperti dilansir Kompas.com.

Baca: Sri Mulyani Disuguhi Air Mineral Botol Plastik, Menteri Susi Pudjiastuti Beri Protes Keras

Baca: Kompak, Begini Reaksi Menteri Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti Saat Disuguhi Air dalam Botol Plastik

Dirangkum Tribunnews dari Kompas.com, berikut fakta mengenai pernyataan perang Gubernur Maluku terhadap Susi Pudjiastuti:

1. Merasa kesal pada Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa Indoneaia merupakan negara terbesar kedua setelah Cina dalam hal penyumbang sampah laut di dunia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa Indoneaia merupakan negara terbesar kedua setelah Cina dalam hal penyumbang sampah laut di dunia. (KOMPAS.com/HADI MAULANA)
BERITA REKOMENDASI

Pernyataan perang yang disampaikan Gubernur Maluku, Murad Ismail, bermula dari adanya kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi Pudjiastuti.

Tercatat, sebanyak 1.600 kapal berada di Laut Aru sejak adanya moratorium itu.

Namun, tidak ada satupun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

Murad menilai, kebijakan tersebut merugikan Maluku.

Masih berdasarkan penuturan Murad Ismail, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafuru untuk diekspor.


“Setiap bulan ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ungkap Murad Ismail.

Sebelum adanya moratorium, ada uji mutu yang dilakukan di daerah.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas