TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK-PB HMI) kembali merespon adanya sekolompok kader HMI yang diduga melakukan gerakan inkonstitusional dengan menyelenggarakan Pleno II di Bogor.

Muhammad Syafi’i selaku Kordinator MPK PB HMI menegaskan bahwa Pleno II ilegal tersebut hanya dihadiri tidak lebih seperempat jumlah cabang HMI se-Indonesia yang berjumlah 219 cabang, bahkan mereka hanya mengikuti pembukaan.

“Kita mendata tidak lebih dari 40 cabang, dan cabang-cabang yang hadir hanya mengikuti pembukaan, namun tidak mengikuti pleno. Kami juga menemukan ada komisariat yang dilibatkan dalam rapat pleno ll abal-abal tersebut,” kata Syafi’I di Aula Sekretariat PB HMI, Jakarta (5/9/2019).

Disamping itu, MPK PB HMI juga merespon langkah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang melakukan intervensi terhadap konflik yang terjadi dalam kubu HMI.

Syafi’i menyatakan apa yang dilakukan oleh KAHMI tergolong offside, apalagi secara organisasi tidak ada hubungan antara KAHMI dan HMI.

“Statement KAHMI saya pikir bang Hamdan Zoelfa offside, tidak mengerti AD/ART HMI. KAHMI Sebagai wadah organisasi alumni HMI. Kami juga sedang melakukan telaah hukum terkait poin-poin yang akan kami sampaikan ke KAHMI,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya selaku MPK HMI meminta kepada semua pihak yang tergabung di HMI tidak perlu mengindahkan seruan Majelis Nasional KAHMI (MN KAHMI) karena tidak ada hubungan struktural antara MN KAHMI dan PB HMI.

MPK-pun menyatakan sikap bahwa Respiratori Saddam Al-Jihad adalah Ketua Umum sah sesuai dengan mandataris Kongres dan keterlibatan KAHMI bukannya mendinginkan suasana tapi malah memperkeruh.

“Sampai detik ini, Ketum PB HMI adalah Saddam. Itu artinya yang mengaku-ngaku sebagai pejabat ketua umum itu adalah inskonstitusional. Pernyataan bang Hamdan tidak tepat. Menurut hemat kami, bukanya mendinginkan suasana, namun justru memperpanas situasi. Harusnya bang Hamdan bisa menyejukan situasi di PB HMI saat ini, bahkan beliau terlalu jauh masuk dalam dinamika di PB HMI,” tukasnya.

MPK PB mengingatkan bahwa mandataris kongres bertanggung jawab untuk melaksanakan kongres dan harus menghilangkan tradisi konflik HMI.

"Tentu banyak orang yang tidak suka, sehingga memunculkan banyak gerakan tambahan," ujarnya.

MPK berharap PB HMI bisa solid menuju Kongres Palembang sebagaimana yang dimandatkan pada kongres di Ambon yang memandatkan Ketua Umum R.Saddam Al Jihad sebagai penanggung jawab kongres.