Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Formappi Sebut Anggota DPR yang Belum Laporkan LHKPN Calon Koruptor

Aturan penyerahan LHKPN itu telah dituangkan dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Formappi Sebut Anggota DPR yang Belum Laporkan LHKPN Calon Koruptor
Reza Deni
Peneliti Formappi, Lucius Karus di kantornya, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (14/9/2018) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, meminta anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2019-2024 untuk komitmen menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dia menuding mereka yang belum menyerahkan LHKPN sebagai calon koruptor.

"Dengan kata lain, anggota DPR/DPD yang belum menyerahkan LHKPN adalah calon kuat koruptor," kata Lucius, saat dihubungi, Jumat (6/9/2019).

Aturan penyerahan LHKPN itu telah dituangkan dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam aturan itu disebutkan, "Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur,".

Dia mengaku sulit memahami alasan dari anggota DPR yang sampai sekarang belum melaporkan LHKPN. Padahal, dia menegaskan, pelaporan LHKPN dapat berdampak serius jika sanksi tak dilantik benar-benar diterapkan.

"Kesulitan memahami juga muncul, karena LHKPN ini hanyalah ekspresi sederhana soal komitmen anggota DPR dan DPD terpilih dalam kaitannya dengan korupsi. Pelaporan LHKPN semata-mata mau menunjukkan semangat pemberantasan korupsi," kata dia.

Baca: Polda Metro Bantah Edarkan Selebaran DPO Provokator Papua

Adanya anggota DPR RI belum melaporkan LHKPN, kata dia, tampak sekali ketidakpahaman pada program pemberantasan korupsi. Dia menilai, seolah-olah tuntutan melaporkan LHKPN hanya sesuatu yang mengada-ada.

"Padahal di undang-undang susah ada aturan yang mewajibkan mereka untuk melapor," kata dia.

Dia meminta kepada jajaran KPU RI agar menegakkan aturan terhadap anggota DPR RI yang belum melaporkan LHKPN.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas