Pernyataan Wiranto mengenai Benny Wenda yang disebut jadi dalang kerusuhan di Papua. Soal status kewarganegaraan hingga bicarakan tentang bukti.

TRIBUNNEWS.COM - Mengenai Benny Wenda yang disebut menjadi dalang kerusuhan di Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memberikan pernyataan.

Pada Kamis (5/9/2019) dalam konferensi pers, Wiranto membeberkan soal status kewarganegaraan Benny Wenda.

Juga soal bukti-bukti mengenai Benny Wenda menjadi dalang dibalik kerusuhan di Papua.

Sebelumnya, diketahui gelombang unjuk rasa terjadi di Papua, bahkan hingga Jakarta, pada Agustus 2019 lalu.

Baca: Pasca-kerusuhan di Papua, Veronica Koman Diburu Interpol hingga Prabowo Subianto Beri Tanggapan

Baca: Kasus Papua Berlarut-larut, Amnesty International: Ada Masalah di Internal Pemerintah

Unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai aksi protes terhadap tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019.

Terakhir, unjuk rasa berujung aksi anarkisme terjadi di Jayapura hingga menyebabkan fasilitas umum rusak dan aktivitas warga setempat lumpuh.

Dirangkum Tribunnews dari Kompas.com, berikut pernyataan Wiranto mengenai Benny Wenda:

1. Status kewarganegaraan

Terkait status kewarganegaraan Benny Wenda, Wiranto memastikan tokoh separatis Papua ini sudah tak lagi berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Wiranto mengatakan saat ini Benny Wenda telah mendapatkan izin tinggal permanen dari pemerintah Inggris.

"Ternyata setelah kami cek status WNI-nya telah hilang. Sesuai peraturan, (Benny Wenda) sudah menetap lebih dari 5 tahun di daerah lain tanpa melaporkan diri."

"Sekarang mendapatkan permananent residence dari Pemerintah Inggris dan diangkat menjadi warga kehormatan Kota Oxford," terang Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/9/2019), seperti dilansir Kompas.com.

Namun, Wiranto menjelaskan Benny Wenda bukan warga kehormatan Kerajaan Inggris.

2. Tindakan politik

Baca: Polisi Tangkap YouTuber Pembuat Konten Provokatif soal Kerusuhan Asrama Papua

Baca: Unggah Konten Berbau SARA Terkait Mahasiswa Papua, Agus Kini Jadi Tersangka

Selama berada di luar negeri, Benny Wenda disebut Wiranto telah melakukan sejumlah tindakan politik.

Tindakan politik tersebut dilakukan terkait upayanya memerdekakan Papua.

Mengutip dari Kompas.com, pada 2004 Benny Wenda mendirikan Free West Papua Campaign di Oxford, Inggris dan International Parlement for West Papua di 2008.

"2011, Interpol mengeluarkan red notice atas laporan dari Polri, tetapi dicabut kembali pada tahun 2012 oleh Interpol atas pertimbangan politis," terang Wiranto, Kamis (5/9/2019).

3. Bukti keterlibatan Benny Wenda

Wiranto menyebutkan intelijen TNI-Polri sudah memiliki bukti kuat mengenai keterlibatan Benny Wenda dalam kerusuhan di Papua.

Meski begitu, Wiranto enggan menjawabnya.

Dikutip dari Kompas.com, Wiranto mengatakan tidak semua informasi mengenai Benny Wenda bisa disampaikan ke publik.

"Ada, ada buktinya. Tapi kan pemerintah tidak semua informasi untuk kepentingan operasional tidak disampaikan ke publik," kata Wiranto, Kamis (5/9/2019).

"Tapi percayakan bahwa aparat keamanan itu maksimal untuk mengamankan kepentingan masyarakat, mengamankan kehidupan Papua dan Papua Barat," tambah dia.

Baca: Interview di SBS News: Benny Wenda Mengancam, Papua Bisa Menjadi The Next Timor Leste

Baca: Dari Kardinal Suharyo : Bunda Maria Untuk Tanah dan Rakyat Papua

Lebih lanjut, Wiranto mengungkapkan intelijen TNI-Polri mengantongi bukti dugaan keterlibatan Benny Wenda memobilisasi kerusuhan melalui provokasi yang disebarkan.

Menurut Wiranto, upaya provokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu dan tempat yang tepat, sehingga kerusuhan tercipta kemudian terus menyebar ke beberapa tempat.

"Ya namanya konspirasi ini kan banyak cara."

"Konspirasi itu ada persamaan mindset, kemudian adanya rencana yang menyangkut masalah waktu, masalah kapan dilaksanakan demonstrasi, lalu mana yang harus anarkis mana yang tidak," tutur Wiranto.

"Itu direncanakan semua. Sekarang (seolah) akan ada lagi hal-hal yang menyangkut mengacau perkotaan."

"Itu semua ada semua (buktinya)," tandasnya.

Sosok Benny Wenda

1. Masa muda

Benny Wenda lahir di Lembah Baliem dan menghabiskan masa mudanya di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat.

Bersama keluarganya, Benny hidup dari bercocok tanam.

Saat menjalani masa mudanya, Benny Wenda menyebutkan kehidupannya ketika itu begitu tenang.

Hal itu ditulis Benny Wenda di situs resminya.

2. Ketua ULMWP

Benny Wenda menjalani masa kecilnya bertempat tinggal di sebuah desa terpencil di Papua Barat.

Saat ini, Benny diketahui menjabat sebagai Ketua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Baca: Istana: Benny Wenda Provokator, Aktor Intelektual Aksi Rusuh di Papua

Baca: Andre Rosiade Usul Jokowi dan Menteri Berkantor di Papua

Mengutip dari Kompasiana, ia mengupayakan pembebasan Papua secara damai, tanpa kekerasan.

Dalam upayanya membebaskan Papua, Benny Wenda membangun lembaga politik internasional, yakni Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliament for West Papua (IPWP).

Juga sebuah lembaga hukum internasional bernama International Lawyers for West Papua (ILMWP) yang beranggotakan pengacara-pengacara handal dari seluruh dunia.

3. Pernah dipenjara

Dikutip dari situs Benny Wenda, ia pernah ditangkap pada 6 Juni 2002 di Jayapura terkait upayanya membebaskan Papua Barat.

Ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.

Namun, pada 27 Oktober 2002 Benny Wenda berhasil melarikan diri atas bantuan aktivis kemerdekaan Papua Barat.

Benny Wenda bersama kelaurganya kemudian diselundupkan di perbatasan menuju Papua Nugini.

Ia saat ini diketahui menetap di Oxford, Inggris.

4. Mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford

Baca: Papua Rusuh, Guru Besar UI Rekomendasikan 3 Hal Ini ke Pemerintah

Baca: Berita Terkini Rusuh di Papua: Panglima TNI & Kapolri Perkuar Papua karena Pihak Asing?

Pada Juli 2019 lalu, Kementerian Luar Negeri sempat mengecam pemberian penghargaan pada Benny Wenda.

Dilansir Kompas.com, Benny Wenda mendapatkan penghargaan dari Dewan Kota Oxford.

"Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua," tulis Kemenlu dalam keterangan tertulis tersebut.

Pemerintah Indonesia menulai Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny Wenda yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

Meski begitu, pemerintah Indonesia meyakini pemberian penghargaan tersebut tidak berhubungan dengan sikap pemerintah Inggris terhadap Indonesia.

"Indonesia menghargai sikap tegas Pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apapun," jelas Kemenlu.

"Posisi Indonesia terhadap kelompok separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk tegakkan NKRI," lanjut Kemenlu.

Benny Wenda menerima penghargaan Freedom of the City dari Dewan Kota Oxford pada 17 Juli 2019 lalu.

Momen tersebut ia unggah di akun Twitter resminya pada 18 Juli 2019.

5. Menjadi pembicara di TED

Baca: Temui Moeldoko, Menteri Yohana Ingin Selamatkan Anak Papua dari Kehidupan Jalanan

Baca: Sore Ini, Kapolri-Panglima TNI Berangkat ke Papua untuk Jamin Keamanan

Pada 2013 lalu, Benny Wenda pernah menjadi pembicara TEDxSydney yang digelar di Sydney Opera House Concert Hall.

Benny diundang menjadi pembicara TED bersama Jennifer Robinson yang merupakan pengacara Hak Asasi Manusia (HAM).

Dikutip dari tedxsydney.com, dalam acara tersebut Jennifer dan Benny Wenda menceritakan soal kehidupan Benny.

Juga tentang upaya Benny Wenda membebaskan Papua Barat.

6. Mendirikan kampanye pembebasan Papua Barat

Benny Wenda mendirikan kampanye pembebasan Papua Barat pada 2004 silam di Oxford, Inggris.

Mengutip dari situs resmi Free West Papua, markas kantor kampanye pembebasan Papua Barat juga ada di Belanda, Papua Nugini, dan Australia.

Tujuan dari adanya kampanye ini adalah untuk memberikan kebebasan pada masyarakat Papua Barat untuk memilih sendiri jalan mereka melalui referendum yang adil dan transparan.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)