TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, menegaskan pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak datang dengan tiba-tiba begitu saja. 

Ia mengatakan pembahasan ini sebenarnya sudah lama berada di Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Proses pembahasan sudah lama ada di prolegnas," ujar Masinton, dalam diskusi 'Perspektif Indonesia: KPK dan Revisi Undang-undangnya', di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

Politisi PDI Perjuangan itu sendiri mengakui bahwa dirinya adalah salah satu orang yang mengusulkan proses pembahasan revisi tersebut dalam Badan Legislasi (Baleg). 

Baca: Polisi Tanggapi Elza Syarief yang Tuding Nikita Mirzani Jadi Cepu, Hotman Paris: Tuduhan Serius

Menurutnya, usulan kemudian diambil alih menjadi usul inisiatif DPR melalui Baleg, dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna. 

Di sisi lain, ia menilai tak perlu dipermasalahkan terkait tidak dibacakannya pandangan fraksi dalam revisi UU KPK.

Yang terpenting, lanjutnya, seluruh fraksi telah dipastikan setuju dengan revisi tersebut.

"Kemudian, pandangan fraksi boleh dibacakan boleh tidak. Kalau sebelumnya ada pandangan yang berbeda-beda, sekarang semua fraksi bulat artinya semua sepakat," tandasnya.